Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaunching "Gerakan Klik Serentak". Program ini merupakan tahapan Pencocokan dan Penilitian (Coklit) data pemilih Pilkada Serentak 2020 yang mulai dilaksanakan, Rabu (15/7).
- Mengenang 18 Tahun Tsunami Aceh, Puluhan Jurnalis Gelar Doa Bersama
- Hindari Abuse of Power, MAKI Akan Pantau dan Awasi Pilkada Nganjuk
- Demi Selamatkan Uang Negara, Hashim Ungkap Prabowo Tolak Teken Kontrak Pengadaan Senjata di Kemenhan
Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, gerakan klik serentak merupakan kanal informasi online berupa website yang bisa diakses masyarakat, gunanya untuk mengecek kesesuain data pemilih dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
"Sejak semua masyarakat, semua daerah yang menyelenggarakan pilkada, pemilihnya bisa mengakses ke web tersebut dan kemudian bisa megecek apakah dirinya sudah ada di dalam daftar pemilih atau belum," ujar Arief Budiman di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).
Website untuk tahapan coklit ini beralamat lindungihakpilihmu.kpu.go.id, yang rencananya akan dilakukan secara serentak bersama seluruh penyelenggara pilkada di 309 kabupaten/kota.
Namun, Arief Budiman mengaku kanal informasinya diserang setalah pihaknya mulai mempublis alamat website tersebut, yang akhirnya rencana launching serentak gagal dilakukan.
"Makanya beberapa anggota KPU berada di daerah. Mereka akan klik bersama tokoh-tokoh di daerah. Kami sudah siapkan sebetulnya. Kalau dari Depok itu ada Mba Ayu Tingting, kemudian dari kabupaten yang lain sudah ada Pak Hassan Wirayuda ya," ungkapnya.
"Tapi ketika alamat web ini kami publikasikan, sejak tadi malam web ini sudah mulai diserang. Dan trennya terus meningkat sampai hari ini," demikian Arief Budiman seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- HUT Jatim ke-76, PKS Jatim Anggap Masih Banyak PR dan Tantangan
- Pakar Politik Sebut Ditangkapnya Azis Syamsuddin Momen Golkar Bersihkan Kader Terlibat Kasus Korupsi
- Kualitas Demokrasi Bisa Mundur, Alasan AHY Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup