Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tidak ada perbedaan antara mudik dengan pulang kampung. Pernyataan Menhub ini berbeda dengan Presiden Joko Widodo.
- dr Agung Mulyono: Disambut Hangat Di Jatim, Bukti AHY Dicintai Rakyat
- Pembatalan Haji Selain Menyakitkan Jemaah, Juga Memalukan
- Layani Warga Di Pulau Terpencil, Agatha Retnosari Minta Pemprov Jatim Bangun RS Terapung
Demikian disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR secara virtual, Rabu (6/5).
"Mudik dan pulang kampung itu sama dan sebangun. Jangan membuat itu dikotomi. Jadi enggak ada perbedaan, berulang-ulang di sidang kabinet (disampaikan) jangan pulang kampung, jangan mudik. Jadi please, jangan menginterpretasikan satu bahasa dengan bahasa lain sehingga mendasarkan orang bisa pulang," kata Budi Karya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
BKS menjelaskan, ada beberapa kategori yang dikecualikan untuk bisa melakukan perjalanan ke daerah yaitu pejabat negara, TNI dan Kepolisian, kedutaan hingga penegak hukum. Namun, harus disertai dengan surat rekomendasi dari instansi masing-masing.
"Bapak ibu (anggota DPR) adalah termasuk yang pertama pimpinan lembaga tinggi yang dimungkinkan," ujarnya.
Lebih lanjut, BKS mengatakan, adapun pengecualian untuk mereka yang boleh bepergian adalah masyarakat yang bekerja pada sektor tertentu dan masyarakat yang memiliki keperluan khusus. Pemerintah, kata dia, memastikan untuk memulangkannya.
"Dimungkinkan kepada orang-orang berkebutuhan khusus sebagai contoh ada orang tua yang sakit, anak akan nikah, atau di Jakarta saat ini ada kurang lebih 10 ribu pegawai musiman enggak bisa bekerja di Jakarta, bisa diberikan rekomendasi, jadi kami siapkan untuk pulang," pungkas BKS.
Dalam rapat kerja itu, anggota Komisi V dari Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz sebelumnya mengkritik pernyataan Presiden Jokowi terkait perbedaan mudik dan pulang kampung.
"Saya mendukung sikap pemerintah melarang mudik, namun Pak Presiden mengatakan dilarang mudik, tapi boleh pulang kampung. Nah, ini yang akan diantisipasi karena masyarakat menganggap itu sama, meski Pak Presiden menganggap berbeda," ujar Eem.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pengamat: Seharusnya Semua Jabatan Wamen Dikosongkan
- Belasan Tahun Tengger Raya dan Pakal Jaya Dilanda Banjir Kiriman, Wali Kota Eri Segera buatkan Tanggul
- Panglima TNI Paling Bertanggungjawab Atas Tenggelamnya Nanggala-402, Layak Dicopot
