Penanganan Covid-19 di Pondok Pesantren dinilai Pimpinan Pusat Ikatakan pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) masih belum serius.
- Mensos Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat di Mojokerto Berjalan Tahun Ini
- Hari Pertama MPLS, Wali Kota Eri Tegaskan Tidak Ada Perbedaan Siswa Sekolah Negeri dan Swasta
- 2 Universitas Rusia Buka Kantor di ITS, Pertama di Indonesia
Ketua Umum PP IPNU, Aswandi Jailani menyebutkan, bahwa banyak kader IPNU khususnya di pesantren yang berasal dari keluarga kalangan menengah ke bawah.
"Kami Meminta kepada Presiden Jokowi agar ada perhatian khusus terhadap pondok pesantren, karena kondisi seperti ini kalangan santri lah yang sangat merasakan dampaknya," ujar Aswandi Jailani kepada wartawan, seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL Rabu (24/6).
"Apalagi dengan keadaan new normal, santri diwajibkan untuk mengikuti rapid test yang biayanya sangat besar sekali Rp 350-400 ribu, sangat memberatkan" imbuhnya.
Aswandi berharap pemerintah dapat hadir dalam penanganan Covid-19 di pesantren. Terlebih, anggaran yang dialokasikan dari negara tidak sedikit.
"Kami berharap sekali kehadiran pemerintah dalam bentuk nyata yaitu dengan memberikan fasilitas kesehatan secara gratis kepada pondok pesantren. Apalagi saat ini anggaran penanganan covid-19 dinaikkan menjadi Rp 667 triliun," jelasnya.
Aswandi menegaskan, bahwa IPNU akan mengirim surat pada Presiden Jokowi terkait hal tersebut. Jika tidak direspon, santri akan menyampaikannya di ruang publik.
"Kami akan mengirim surat secara tertulis kepada Bapak Presiden, jika kepentingan kami para santri tidak diakomodir, saya selaku Ketua Umum PP IPNU akan mengintruksikan kepada seluruh kader IPNU untk bersuara di wilayah mereka masing-masing," tegasnya.
Sambungnya, pemerintah tidak boleh melupakan sejarah. Bahwa selain kelompok nasionalis, kaum santri juga memberikan sumbangsih pada pejuangan kemerdekaan.
"Pemuda harapan bangsa ini bukan hanya dari kaum nasionalis tapi juga dari kaum agamis/pondok pesantren sumbangsih kami terhadap negara ini sudah cukup nyata," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Buktikan Berbagai Keberhasilan di Bidang Pendidikan, Gubernur Khofifah Raih Predikat Governor of The Year for Education and Empowerment
- LDII Nilai Permendikbud 30/2021 Terkesan Melegalkan Perzinaan
- Ditutup 2 Juni, Dispendik Imbau Orang Tua Segera Cek Validasi Data CPDB
