Ratusan warga yang tergabung dalam Anti Kesultanan Jompo (AKJ) Jember mendatangi Kantor DPRD Jember, di jalan Kalimantan 86 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari, Kamis (16/6).
- Pendaki Asal Jember Terjatuh di Gunung Saeng Bondowoso, Tim Penyelamat Masih Lakukan Pencarian
- JAT4 Hadirkan 100 Buyer, Jember Jadi Titik Temu Petualang Wisata Nusantara dan Mancanegara
- 2.241 Jemaah Calon Haji Jember Latihan Praktek Manasik
Mereka memprotes kebijakan Bupati Hendy Siswanto yang membentuk tim asistensi percepatan pembangunan Jember, yang diduga berasal dari keluarganya.
Mereka juga memprotes pembentukan Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS).
"Bupati Jember mengangkat menantunya (MN) sebagai ketua kontingen atlet asal Jember dalam ajang Porprov VII Tahun 2022, anggota tim asistensi percepatan pembangunan di Kabupaten Jember dengan honor Rp3,5 juta per bulan dari APBD," kata Jay Rahmadi, salah seorang penggerak AKJ, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Aksi demo sempat memanas karena tidak segera ditemui anggota DPRD Jember. Sekitar satu jam berorasi belum satupun anggota dewan menemui massa.
Massa akhirnya mulai emosi sehingga terlibat aksi dorong dengan petugas pengamanan Polres Jember, untuk memaksa masuk ke Gedung Dewan. Massa kemudian berhasil masuk serta melakukan sweeping anggota Dewan.
Massa kemudian ditemui tiga anggota Dewan, yakni Agus Khoironi, Sunardi, dan Dogol Mulyono, sekitar pukul 11.30 WIB.
Jay Rahmadi menyayangkan pembentukan tim asistensi, juga olahraga berasal dari keluarga bupati. Padahal Jember tempat orang terpelajar, banyak perguruan tinggi serta ada kampus terkenal ada Universitas Jember, banyak putra daerah lain juga belajar di Jember.
“Jika memang berkomitmen ingin melakukan percepatan pembangunan, angkat putra daerah terpelajar menjadi staf ahli,” tegasnya.
Selain itu juga tentang pendirian koperasi KJHS,yang diisi orang yang berasal dari golongan dan kroni-kroninya. Koperasi tersebut melibatkan 23 ribu orang ASN. Namun kepengurusan berasal dari golongan dan kroni-kroninya.
"Kami menyampaikan aspirasi kepada DPRD Jember, untuk membubarkan koperasi KJHS, dalam waktu satu minggu. Jika dalam waktu satu minggu tidak dibubarkan, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak," katanya.
"KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sudah berlebihan, menantu Bupati sendiri, jadikan asisten pembangunan dan ada SK-nya," kata orator lainnya, Jumadi Made.
"Apa tidak ada pejabat bagian umum yang pintar. Kok malah milih menantunya sendiri jadi asisten pembangunan," sambungnya.
Dia kemudian menyoroti pendirian Koperasi KJHS, yang menurutnya terdapat kejanggalan. Karena seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta Bupati Hendy beli beras di lembaga itu. Tetapi berasnya ada kutu hidupnya.
“Masak saudara-saudara sebanyak 23.000 ASN suruh makan beras berkutu,” cetus Jumadi.
Jumadi mencurigai, baru satu tahun berdiri, koperasi bentukan Bupati Hendy sudah memperoleh proyek pengadaan beras bagi ASN. Bahkan dari bisnisnya itu, keuntungan KJHS mencapai Rp 2 Miliiar setahun.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Jember, Hadi Mulyono saat dikonfirmasi menyatakan tidak hafal nama-nama tim ahli. Namun terkait honor tim ahli ada di Bapeda.
"Nanti masih akan saya lihat mas, saya tidak hafal," kata Hadi Mulyono saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pendaki Asal Jember Terjatuh di Gunung Saeng Bondowoso, Tim Penyelamat Masih Lakukan Pencarian
- JAT4 Hadirkan 100 Buyer, Jember Jadi Titik Temu Petualang Wisata Nusantara dan Mancanegara
- 2.241 Jemaah Calon Haji Jember Latihan Praktek Manasik
