Bupati Tuban Sebut Serapan APBD Sudah Hampir 80 Persen

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky/RMOLJatim
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky/RMOLJatim

Penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban sampai Agustus 2022 telah melampaui 80 persen dari total anggaran sekitar Rp 2,2 triliun.


Demikian disampaikan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, usai mengikuti sidang paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-77 di gedung DPRD Tuban Selasa (16/8).

“Serapan anggaran dari informasi yang saya terima sudah hampir 80 persen lebih. Karena program-program sudah dilelang semua,” kata dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Selain di lelang, Bupati Aditya menjelaskan saat ini pemenang lelang dari program pemerintah tinggal penandatanganan kontrak. Termasuk, sudah banyak program atau proyek pemerintah yang telah dikerjakan oleh rekanan.

“Banyak yang sudah dikerjakan dibawah. Insyaallah tidak sampai 35 persen. Itu sudah lebih 35 persen,” ujar Mas Bupati Aditya.

Ia berharap pada akhir tahun anggaran penyerapan APBD Tuban bisa mencapai 100 persen. “Desember harus 100 persen. Targetnya dari program harus 100 persen tercapai,” tegasnya.

Sementara Ketua DPRD Tuban H Miyadi mengaku sampai sekarang belum mendapat laporan terkait total persentase penyerapan anggaran APBD Tuban. Sebab, masing-masing Komisi di DPRD Tuban saat ini tengah mengadakan rapat gabungan dengan OPD untuk mendengarkan laporan termasuk progres penyerapan anggaran.

“Persentase secara jelas saya belum dilapori oleh masing-masing komisi. Karena, masing-masing komisi hari ini ada rapat gabungan dengan OPD untuk mendengarkan laporan,” tegas H Miyadi.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima meskipun belum kongkrit bahwa penyerapan anggaran masih sekitar 54 sampai 55 persen sampai bulan ini.

Kemudian, idealnya penyerapan anggaran sampai saat ini sudah mencapai 75 persen karena yang 25 persen nantinya diserap setelah penyelesaian Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD tahun 2022.

“Sementara PAK baru akan kita bahas, idealnya seperti itu,” tegas Ketua DPC PKB Kabupaten Tuban itu.

Lebih lanjut, dia membeberkan kalau penyerapan tidak maksimal berarti proses keuangan yang ada di OPD tidak tersalurkan secara keseluruhan. Sudah barang tentu, pembangunan yang dilakukan Pemkab Tuban agak terlambat sehingga yang dirugikan adakan masyarakat.

“Karena kita tahu, visi dan misi mas bupati adalah pembangunan infrastruktur. (Penyerapan anggaran tak maksimal, red) yang dirugikan masyarakat,” pungkasnya.

ikuti terus update berita rmoljatim di google news