Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan dampak Covid-19 di bidang pendidikan.
- AHY Terima Penghargaan “Most Outstanding, Inspiring and Transformative Indonesian Young Leaders” dari Sekolah Pascasarjana Unair
- Penuhi Kebutuhan, Gubernur Khofifah Ajukan Pengangkatan 6.141 Guru Honorer Lolos Passing Grade Jadi PPPK ke Kemenpan RB
- Dukung Penuntasan Stunting Dan Deteksi Dini Gempa, Brida Jatim Kolaborasi Dengan Dua Kampus Di Surabaya
Menurut Oky, bukan hanya kesehatan dan ekonomi dampak pandemi di bidang pendidikan juga begitu besar sehingga pemerintah harus sebaik mungkin mengantisipasinya agar negara tidak kehilangan kualitas terbaik satu generasi karena Covid-19.
"Peran negara sebagai pemimpin formal masyarakat ini harus mampu menggalang kepedulian dan partisipasi dari unsur masyarakat untuk tergerak dan terlibat dalam penangangan aspek pendidikan dalam Covid-19," kata Dimas Oky saat menjadi pembicara dalam webinar Intelektual Muda Surabaya bertajuk Pemuda sebagai representasi dalam dunia pendidikan di masa Pandemi, Senin (22/6).
Menurut Oky dampak Covid-19 di bidang pendidikan hanya bisa diselesaikan jika pemerintah melibatkan unsur masyarakat sipil, termasuk pihak swasta, korporasi, BUMN, dan pihak-pihak lainnya.
"Spektrum pendidikan ini sangat banyak, mulai dari substansi pendidikan hingga elemen pendukung. Misalnya saja kesepakatan pendidikan jarak jauh di masa pandemi pemerintah harus bisa memastikan agar wali murid dan para peserta didik teryakinkan bahwa mereka betul-betul dapat kualitas yang baik," lanjutnya.
Pemerintah juga harus menyelesaikan persoalan akses internet, atau dan pemberian akses wifi gratis, dan hal lain yang sifatnya pendukung tapi justru menjadi substansi penting ketika pendidikan jarak jauh dilakukan di masa pandemi.
"Pada masyarakat dengan ekonomi lemah yang biasanya berada di daerah yang tidak terakses internet dengan baik harus ada solusi dari negara dan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini," kata Dimas yang pernah menjadi Staf Khusus di Kantor Staf Presiden ini.
Pemerintah juga harus bisa memastikan pendidikan jarak jauh ini bisa membangun pendidikan karakter dan modal sosial seperti kedisiplinan dan etika sosial yang diharapkan dari sebuah dunia pendidikan.
"Belum lagi transportasi peserta didik ke sekolah yang harus dipastikan jauh dari penularan Covid-19," lanjutnya.
Persoalan di pendidikan tinggi, lanjut Dimas juga tidak kalah besar mengingat mahasiswa yang tidak kunjung masuk dan mengancam finansial perguruan tinggi swasta.
"Untuk sekolah swasta ini menjadi masalah besar, bisa tidak pemerintah memberikan pinjaman lunak dari bank BUMN dan pemerintah. Belum lagi permasalahan lain," ucapnya.
Melihat permasalahan dunia pendidikan yang begitu kompleks, menurut Dimas, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian dan harus mengajak elemen masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikannya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Unesa Gelar Pionir 2024, Bekali Mahasiswa Jadi Pengusaha Sukses di Era Digital
- ITS Buka 2 Prodi Baru Jalur Mandiri, Salah Satunya Pertama di Indonesia
- Peringati Hari Pendidikan Nasional 2021, Dispendik Surabaya Gelar Kegiatan Melukis On The Spot
