Munculnya nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai kandidat Kepala Badan Otoritas Ibukota Negara (IKN) baru, menuai kritikan.
- Eri Cahyadi Turun Tangan Bebaskan Ijazah Pelajar SMA yang Ditahan
- Mahfud MD Komentari Hasil Survei: Faktor Tuhan yang Dominan
- Waspadai Sel Teroris Ditengah Perang Israel-Palestina, Ketua PCNU Malang Dukung Kebijakan Kepolisian
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mempertanyakan Presiden Joko Widodo memilih mantan narapidana penistaan agama itu.
"Saya mengkritisi ya. Kita punya penduduk 250 juta. Masa nggak ada yang lain sih? Kenapa hanya Ahok?" ujarnya dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/3).
Pertanyaan Ujang tersebut bukan tanpa alasan. Selain Ahok pernah dipenjara karena tersandung kasus penistaan agama, Indonesia juga masih memiliki banyak tokoh hebat.
Untuk itu, Ujang menyarankan agar presiden bisa memikirkan dan memberikan kesempatan untuk tokoh lainnya dalam menyelesaikan persoalan itu.
Lebih lanjut, Ujang menduga-duga alasan khusus di balik keputusan Jokowi memasukkan nama Ahok dalam kandidat kepala IKN. Dia lantas bertanya-tanya, apakah ada kekuatan khusus yang dimiliki Ahok sehingga Jokowi tidak berkutik.
“Kita tidak tahu apakah di belakang mereka sama-sama punya kartu atau tidak. Ini kan membahayakan publik ya," jelas Ujang.
“Tapi pada akhirnya, akan semakin dalam ketidakpercayaan masyarakat kepada kepemimpinan Jokowi," pungkasnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin sebelumnya sempat mengomentari penolakan publik terhadap Ahok. Menurutnya, penolakan itu banyak disandarkan pada rasa kebencian.
"Kalau dia (Ahok) punya kemampuan, kalau dia punya leadership, kalau dia punya management yang bagus, kalau dia memberikan perhatian full terhadap kepercayaan amanah yang diberikan oleh Presiden untuk memimpin CEO dari IKN, kenapa mesti pakai agama apa orang-orang ini semua?" ujarnya kepada wartawan, Minggu (8/3).
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kontroversi Politik: PDIP dan Ganjar-Mahfud Terlibat dalam Skandal Manipulasi Demokrasi
- KPK Sebut Poltracking Diduga Terima Uang Korupsi, KPU Perlu Waspadai Aliran Dana Lembaga Survei Pemilu 202
- Putusan PN Jakpus Bertindak Melebihi Kekuasaannya
