Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menduga RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dibuat untuk menguatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
- Wajar Luhut Minta Maaf Terbuka, Sebab Gibran Kena Covid-19
- Putusan MK Beri Peluang Gibran jadi Cawapres, Ini Respon Pengamat
- Terkulai di Rumah Sakit, Ade Armando Dijenguk Lingkaran Istana
Hal itu lantaran BPIP yang sejatinya dibentuk oleh Peraturan Presiden (Perpes) akan dibuatkan UU untuk memperkuat lembaga tersebut.
"Seperti kita ketahui BPIP dibentuk melalui Perpres. Nah, mereka mengatakan bahwa kalau dengan Perpres itu tidak kuat, sehingga mereka mengingingkan melalui UU," kata Syarief Hasan saat mengisi diskusi daring yang digelar DPP Partai Demokrat bertajuk 'Agama dan Pancasila, Merawat KeIndonesiaan: Bedah Tuntas RUU HIP', pada Jumat (26/6).
"Nah kalau kita lihat isi RUU, sepertiga berisi bagaimana peran dan fungsi BPIP. Saya melihat ternyata ini ada satu konspirasi tertentu," sambungnya.
Menurut Wakil Ketua MPR RI Fraksi Demokrat ini, berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, peran BPIP itu tidak perlu diatur melalui UU melainkan cukup dengan Perpres yang bisa dibentuk dan juga dibubarkan.
"Nah itu yang tidak mereka kehendaki. Dengan demikian kami melihat mereka ingin berikan BPIP menjadi satu lembaga yang ingin sama-sama dengan DPR untuk melakukan sosialisasi Pancasia," tuturnya.
"Ini ada konspirasi tertentu bahwa kepentingan BPIP menjadi salah satu pemikiran mereka sehingga RUU (HIP) dilanjutkan," imbuhnya.
Lebih jauh dari itu, Syarief Hasan menegaskan bahwa pihaknya telah menarik diri dari pembahasan RUU HIP yang telah masuk Prolegnas 2020 dan kini menjadi polemik di tengah masyarakat itu.
Fraksi Demokrat memandang RUU HIP tidak memiliki urgensi apapun untuk dibahas di tengah pandemik Covid-19.
"Sesuai arahan dari Ketum dan Ketua Fraksi bahwa Demokrat menginginkan agar RUU HIP supaya didrop dari Prolegnas 2020, tidak perlu ditunda, tapi dihentikan. Mari kita hidup berbangsa dan bernegara dengan satu kesatuan dengan falsafah Pancasila yang sudah final," tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PKS Jatim Siapkan Kadernya Untuk Maju Sebagai Calon Bupati dan Walikota di Pilkada 2024
- Dalam Waktu Dekat, Komnas Perempuan Jadwalkan Periksa Putri Candrawathi
- Di Hadapan KH Marzuki Mustamar, Ony - Antok Resmi Menjadi Jam'iyyah Nahdliyyin
