Kebijakan Presiden Joko Widodo yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur transportasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, bukti adanya ketidakberesan dalam proyek tersebut.
- Kereta Cepat di Laos Sudah Rampung, di Indonesia Justru Jadi Beban Keuangan Negara
- Pemerintah Disarankan Cut Loss Proyek Kereta Cepat Daripada Tambah Rugi
- Dulu Jokowi Bilang Proyek Kereta Cepat Tak Bebani APBN, Deddy Sitorus: Harus Ada Audit Menyeluruh
"Sejak awal kita sudah menduga akan macet atau akan ada sesuatu," ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/10).
Dikatakan Hinca, pemerintah terkhusus Presiden Jokowi harus bisa menjelaskan mengapa kemudian ada perubahan pada skema pembiayaan proyek itu.
Pasalnya, Presiden Jokowi pernah menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan membebani APBN.
"Seharusnya non APBN mengapa menjadi (pakai) APBN? Sepanjang pertanyaan-pertanyaan publik sangat serius maka sepanjang itu pula harus dijelaskan supaya terang benderang," katanya.
Lanjut anggota Komisi III DPR RI ini, Presiden Jokowi harus bisa memberikan penjelasan yang masuk akal supaya publik tidak berpikiran terlalu luas.
"Kalau ditemukan yang masuk akal, mungkin publik akan menerima, tetapi kalau ada penjelasan yang sulit diterima publik, tentu persoalannya panjang," pungkasnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jokowi Finalis Tokoh Dunia OCCRP, Tak Layak Hadiri Prosesi Pemakaman Paus Fransiskus
- Ngadep dan Sebut Jokowi Bos, Menteri-menteri Lakukan Pemberontakan Kecil ke Prabowo
- Bertemu Sespimmen Polri di Solo, Ada Upaya Jokowi Ingin jadi Pusat Perbincangan Publik
