Aksi unjuk rasa warga pemilik tanah surat ijo yang tergabung dalam Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya (KPSIS) ternyata tak mendapat respon dari kalangan anggota DPRD Surabaya.
- Di Surabaya, Bayar Retribusi IPT Jauh Lebih Rendah Jika Punya Sertifikat HGB di Atas HPL
- Mengkritisi Surat Ijo Lewat Puisi
- Disambati Warga Surabaya, Cak Dedy Berjuang Agar Surat Ijo Dihapus
Bahkan para legislatif Yos Sudarso terutama dari Pansus Retribusi Aset Kekayaan Daerah DPRD Surabaya menganggap tugas memperjuangkan warga pemilik tanah surat ijo telh dilakukan.
“Komunitas itu sejak awal kan memang menolak, agar dibebaskan dari retribusi. Perda ini hanya dan perubahan sedikit, sementara yang dipersoalkan mereka adalah soal sanksi. Padahal setiap Perda kan memang ada sanksinya. Ini sama, artinya normatif saja,” kata Ketua Pansus Retribusi Aset Kekayaan Daerah DPRD Surabaya, Mahfud dikutip Kantor Beeita RMOLJatim, Senin (17/5).
Bahkan Mahfud juga memberikan pembanding, bahwa di Perda no 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda no 2 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bisa jadi contoh.
“Di aturan itu, orang buang sampah sembarangan saja diancam pidana 3 bulan atau denda Rp 50 juta. Termasuk orang yg membakar sampah di ruang terbuka hijau. Tapi soal pembebasan surat ijo memang bukan urusan kami. Kami hanya bisa menyampaikan ke eksekutif,” pungkasnya.
Seperti diberitakan warga pemilik tanah surat ijo yang tergabung dalam Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya (KPSIS) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surabaya.
Aksi kali ini, KPSIS mendesak anggota DPRD Surabaya agar segera membatalkan pengesahan Raperda Pengelolaan Aset Kekayaan Daerah Kota Surabaya, yang direncanakan akan disahkan, Senin (17/5).
Pasalnya didalam Raperda tersebut ada pasal yang berbunyi, bahwa siapa yang tidak membayar retribusi maka akan dipidanakan.
“Silahkan media cek sendiri pasalnya. Jadi kami ini ditelikung, pengesahan Raperda Pengelolaan Aset Kekayaan Daerah Surabaya mengapa masih dimasa situasi libur hari raya lebaran. Ini kan sama saja seperti pengesahan Omnibus Law yang disahkan saat waktu dinihari. Ini jelas bentuk arogansi anggota dewan yang terhormat di Surabaya,” kata Ketua Umum KPSIS, Haryono dikutip Kantor Berita RMOLJatim, disela-sela aksi unjuk rasanya di depan gedung DPRD Surabaya, Senin (17/5).
Haryono juga merasa kesal dengan sikap para wakil rakyat di Surabaya ini yang terkesan tak memihaknya.
Berbagai argumentasi saat hearing di Komisi B DPRD Surabaya ternyata tak pernah digubris.
Bahkan condong berpihak kepada Pemkot Surabaya padahal selama ini yang menjadikan mereka bekerja sebagai legislatif ini berasal dari suara warga yang memilihnya.
“Jadi kami merasa di dzholimi untuk itu kami menolak pengesahan Raperda Retribusi Kekayaan Aset Daerah, jika tidak kami akan terus demo di gedung DPRD Kota Surabaya. Jika Raperda ini disahkan maka penjara akan dipenuhi oleh pejuang-pejuang surat ijo Surabaya," ancam Haryono.
Tak hanya Haryono, kekesalan juga diluapkan Satryo, Waketum KPSIS. Menurutnya, ada beberapa tuntutan dari aksi demo di gedung DPRD Kota Surabaya yaitu, bahwa Raperda ini tidak disahkan, terutama soal retribusi ijin pemakaian tanah karena itu kepentingan warga surat ijo.
Sebab, kata Satryo, di dalam pasal tersebut disebutkan, apabila warga surat ijo memiliki tunggakan retribusi maka diwajibkan membayar denda tiga kali lipat.
"Misalnya, rumah saya retribusinya Rp16 juta per tahun dan sejak tahun 2003 tidak pernah bayar jadi hampir 19 tahun. Kami buat rata misalnya Rp10 juta dikali 19 tahun, jadi kami warga surat ijo harus membayar Rp190 juta dikali tiga kali lipat, jadi Rp570 juta, duit dari mana kami ini," ujarnya.
"Jika kami tidak membayar retribusi maka akan dipenjara, ini sangat mengkhawatirkan dan kami nilai Raperda Retribusi Kekayaan Daerah merupakan Raperda yang sangat Represif," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemkot Surabaya Bersama PDAM dan Potas Bersihkan Sungai Kalimas
- Sambut Munas VII APEKSI 2025 di Surabaya, Pemkot Hadirkan Oleh-Oleh Unik SKG Siola
- Dorong Kesejahteraan Perempuan, Pemkot-Rotary Club Surabaya-Darmo Beri Rombong untuk Modal Usaha
