. Kartu sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi akan menambah beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APN).
- Memasuki Masa Tenang Pilkada 2024, Bawaslu Gresik Bongkar APK
- Usai Lebaran, Prabowo Bakal Panaskan Mesin Persaingan Capres 2024
- Kemenkeu Sudah Cairkan Anggaran Sebesar Rp26,7 Triliun untuk Bangun IKN di 2023
Dradjad juga menilai janji Jokowi mengeluarkan Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga jenjang kuliah terlalu muluk.
Pernyataan Dradjad itu berkaca dari KIS yang sudah digulirkan pemerintah tapi masih menyisakan masalah. Begitu juga dengan BPJS Kesehatan yang mengalami defisit cukup besar.
"Sejumlah rumah sakit di berbagai daerah masih belum dibayar tunggakannya. Bahkan ada yang hingga puluhan miliar. Padahal BPJS Kesehatan itu terkait KIS," tegas Dradjad.
Begawan ekonomi ini pun mengaku yakin, penambahan kartu-kartu Jokowi akan berdampak besar pada pembengkakan beban APBN dan berujung pada penambahan utang.
"(Padahal) jumlah utang pemerintah per Januari 2019 saja sudah sebesar Rp 4.498,56 triliun, atau 30,1 persen dari PDB. Secara nominal berarti dalam satu bulan ada kenaikan Rp 80,2 triliun dari posisi Desember 2018 sebesar Rp 4.418,3 triliun. Itu kenaikan yang lebih tinggi dari kenaikan rata-rata tahun 2018, yaitu Rp 40 triliun per bulan," urainya.
Tak hanya itu, selain dari sisi pembiayaan ada sisi lain yang penting diperhatikan. Misalkan di negara maju pemberian uang bagi pengangguran punya prosedur dan pengawasan yang ketat.
"Itu pun masih banyak penyalahgunaan. Apa pemerintah sudah menyiapkan sistem untuk mengatasinya seperti di negara maju?" demikian Dradjad. [aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Rektor UINSA: Rawan Dimanfaatkan Jelang Pemilu, Pesantren Harus Mandiri secara Politik
- Perang Rusia-Ukraina Berkepanjangan, Indonesia Terancam Krisis Pangan
- Yenny Wahid Kembali Terpilih Ketua Umum FPTI Periode 2023-2027
