Penafsiran Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait tudingan adanya pencitraan diakhir masa jabatannya hingga melarang seluruh bawahannya berkomentar lagi di media dianggap cukup berlebihan bahkan keliru oleh Fraksi Golkar.
- Peringati Hari Buku Sedunia, Gubernur Khofifah Dorong Tingkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat
- Mahkamah Agung Batalkan SKB 3 Menteri, Bukhori Yusuf: MA Masih Junjung Akal Sehat
- JHT Tak Bisa Dicairkan Akibat Kredit Macet Himbara dan SUN Belum Hasilkan Untung
"Tetapi karena tahun depan memasuki masa pilkada, maka kami meminta komitmen wali kota akan menjaga APBD tidak digunakan atau jembatan bagi pertarungan konstetasi politik,†jelas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni dikutip Kantor Berita , Kamis (31/10).
Ia juga menegaskan, pihaknya tidak mengkritik wali kota. Namun ia menerangkan bahwa ada kecenderungan pencitraan terhadap salah satu kepala OPD.
"Kami mengingatkan mumpung ini belum terjadi, agar tidak terjadi abuse of power di kemudian hari. Yang kami kritisi adalah yang berminat menjadi pengganti Bu Risma, jangan gunakan APBD untuk jembatan citra diri,†pungkasnya.
Seperti diberitakan dalam rapat paripurna di DPRD Surabaya ada hal yang menarik yakni pernyataan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menanggapi adanya dugaan pencitraan.
"Saya tidak butuh pencitraan. Tidak ada uang yang saya gunakan untuk pencitraan saya,†ujar Risma dikutip Kantor Berita dalam rapat paripurna di DPRD Surabaya, Kamis (31/10).
Ia menjelaskan ingin mengakhiri masa jabatannya sebagai wali kota Surabaya pada tahun 2021 mendatang dengan khusnul khotimah. Meski demikian, ia tak bisa memungkiri banyak informasi yang beredar dan ia tidak bisa membendungnya.
"Mungkin bapak/ibu (anggota DPRD) mendengar ini begini…ini begini. Tapi kadang tidak seperti itu kenyataannya. Jadi mohon percaya kepada saya,†ungkapnya.
"Setelah itulah ia menyatakan bahwa ia ingin mengakhiri masa jabatannya dengan khusnul khotimah. Insya Allah saya ingin berakhir dengan khusnul khotimah, berakhir dengan baik,†terusnya.
Sebaliknya, dipaparkan Risma, jika ingin melakukan pencitraan, hal itu sudah dilakukannya sejak tahun-tahun sebelumnya. Menurut Risma, ia pun bahkan sudah menolak ketika ditawari jabatan menteri.
Kalau saya mau, mungkin sudah empat tahun lalu saya sudah jadi menteri. Kemarin pun saya tolak. Betul itu yang saya jawab. Yang saya sampaikan ke media, saya berani disumpah dengan cara apapun,†tegasnya.
Tetapi karena dugaan pencitraan itu, Risma sepertinya baper. Ia mengambil sikap meminta semua pejabat di Sekretrais Daerah, Asisten, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berbicara (memberikan statemen) ke media massa.
"Mulai hari ini saya minta, dan kalau memang dibutuhkan, saya, mulai jajaran di bawah saya, Sekda, Asisten, kepala OPD dan staf tidak saya perkenankan bicara ke media,†ujarnya.
Untuk semua pemberitaan, menurut Risma, akan dikomunikasikan dengan media center Pemkot Surabaya.
"Karena bagi saya, harga diri lebih penting dibandingkan yang lain,†pungkasnya.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dukung Pemberdayaan Ekonomi dan Pendidikan Anak, Gus Fawait Serahkan 74 Sepeda Motor kepada Muslimat NU
- Mensos Resmikan Lumbung Sosial di Kediri
- Persaingan Ketat Dapil Jember-Lumajang, PKB Unggul untuk DPR RI, Gerindra Kuasai DPRD Jatim
