Mencuatnya polemik seleksi calon anggota Komisi Informasi Publik (KIP) Jatim memantik reaksi anggota Komisi A DPRD Jatim. Sebagai pelaksana akhir ujian fit and proper test 17 dan 19 Desember 2018 lalu, Komisi A merasa ikut bertanggung jawab dengan sejumlah tudingan yang ramai di masyarakat.Anggota Komisi A DPRD Jatim Agung Mulyono mengatakan, pada dasarnya domain dari Komisi A DPRD Jatim adalah melanjutkan rangkaian proses seleksi calon anggota KIP dari Panitia Seleksi (Pansel). Dari banyaknya nama yang mendaftar, oleh pansel diseleksi tinggal 15 orang saja. Setelah itu KOmisi A DPRD Jatim melakukan fit and proper test untuk memilih 5 orang nama.
- Banyak Pelanggaran Saat Penyaluran Bansos, DPRD Bondowoso Panggil BNI
- Migrant Watch Sambut Baik Pencabutan Moratorium Penempatan PMI ke Timteng
- Jelang Pilkada 2024, Ketua DPD NasDem Gresik Diganti
Kita ini kan wakil rakyat, tentunya kita siap mendengarkan suara dan masukan dari masyarakat, termasuk untuk urusan seleksi KIP Jatim ini,†ajaknya.
Agung mengatakan, jika ada laporan keberatan dari masyarakat, dirinya akan menjembatani kepada pimpinan komisi dan pimpinan DPRD.
Kalau ada laporan masyarakat, kita pasti sampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti dengan cepat,†ujarnya.
Upaya ini dilakukan agar KIP Jatim yang baru bisa segera terbentuk dan dilantik.
Kalau memang semua prosesnya sudah tidak ada masalah ya mereka bisa bekerja, tapi kalau ternyata benar ada masalah tentu akan ada evaluasi atau dikaji ulang,†pungkas Agung yang juga politisi dari daerah pemilihan Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso ini.
Sementara itu, sumber di internal DPRD Jatim menyebutkan, bahwa fakta seleksi fit and proper test calon anggota KIP Jatim tidak transparan semakin kuat. Salah satu indikasinya adalah rapat pleno di Komisi A DPRD Jatim tidak diikuti oleh seluruh anggota Komisi A. Namun tetap ‘dipaksakan’ untuk menetapkan 5 nama lolos seleksi KIP Jatim. Versi ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Purnomo, pleno pengambilan keputusan diikuti 14 orang.
Tapi faktanya yang ikut cuma 10 orang anggota. Fraksi PKB cuma 1 orang, bahkan dari Fraksi Partai Gerindra tidak ada yang ikut,†sebut sumber ini.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PSI Nyatakan Dukung Revisi UU ITE, Prodem: Kemarin-kemarin Ngapian Aja
- Adhie Massardi Sebut Demokrasi yang Dikendalikan Oligarki Tidak Pernah Buka Jalan Bagi Generasi Muda
- Penggabungan Kemendikbud-Ristek Dianggap Malah Membingungkan
