Partai Golkar menyayangkan kebijakan relaksasi DNI dan Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Dikhawatirkan, kalau kebijakan pemerintah asal-asalan maka akan berdampak pada elektabililitas Jokowi."Soal kebijakan ekonomi, pajak terutama. Semua kebijakan terkesan asal-asalan," ujar politisi Golkar Bambang Soesatyo dalam diskusi 'Tunda Relaksasi Pelepasan DNI, Jokowi Pro UMKM?' di Komplek Parlemen, Jakarta seperti dikutip dari kantor berita politik RMOL, Kamis (29/11).
- AHY Berbeda Dengan Moeldoko Yang Tidak Berkeringat Di Demokrat
- Demokrat: Bukti yang Diberikan Moeldoko di Pengadilan Tidak Nyambung
- Kapolri Tanggapi Kasus Ketua KPK Firli Bahuri
"Kan sudah dekat pemilu. Itu menggangu elektabilitas," kata Bambang.
Untuk itu, pemerintah perlu mengedepankan kebijakan-kebijakan yang memiliki orientasi pada kesejahterakan masyarakat.
"Agar kebijakan yang lahir tidak membuat bingung masyarakat, harus menyejahterakan rakyat," ujar Bambang.
Dia juga mengimbau para menteri kabinet sebagai pembantu presiden untuk berjalan beriringan sesuai visi misi Jokowi.
"Kita ingin pemerintahan tidak terganggu. Mari satukan langkah, sikap," tegas Bambang yang juga ketua DPR RI. [bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Utang Negara Makin Menggunung, JK Diingatkan Soal Rp 11 Ribu Triliun di Kantong Jokowi
- Firli Tersangka, KPK Pastikan Penetapan SYL Tak Cacat Hukum
- Di Hadapan Kader, AHY Percaya Demokrat akan Berjaya di Pemilu 2024
