RMOLBanten. Ada banyak bukti pemerintah tidak mengelola ekonomi dan utang luar negeri dengan hati-hati.
- Gelar RUPS, Bank Jatim Rombak Susunan Direksi dan Komisaris
- Ramaikan Pujasera IKM, Disperinaker Bangkalan Gandeng PERWIRA
- Percepat Penguatan Ekosistem Halal di Jatim, Gubernur Khofifah Jajaki Kerja Sama dengan Islamic Development Bank di Jeddah
"Lihat semua indikator negatif, except primary balance. Ini yang menyebabkan badan ekonomi Indonesia lemah," katanya.
Rizal merujuk pada data indikator ekonomi Indonesia pada kuartal I 2018 yang diungkap lewat akun twitternya. Di sana tertulis neraca perdagangan migas-2,4; neraca perdagangan jasa -1,4; transaksi berjalan (current account) -5,5; keseimbangan premier 1,7; neraca pendapatan primer -7,9 dan neraca pembayaran -3,9. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan 2018.
"Ini belum memperhitungkan harga minyak mentah US$ 85-100/barel. Bakal menambah defisit US$ 6-8 Miliar. Begitu kok ngaku kelola ekonomi dengan hati-hati?" sindir eks anggota Panel Ahli Perserikatan Bangsa Bangsa ini.
Data dari Kemenkeu mengungkap utang pemerintah per Maret 2018 sudah mencapai Rp 4.136,49 triliun.
Menkeu, Sri Mulyani, sempat menyatakan bahwa pemerintah mengelola utang dengan prudent.
Klaim itulah salah satu hal yang memicu Rizal Ramli menerima tantangan Presiden Jokowi dan mengajak Sri Mulyani untuk debat terbuka soal utang pemerintah.
Namun, Sri Mulyani tidak mau menerima tantangan debat ilmiah tersebut. Sementara Kementerian Keuangan menerangkan bahwa pemerintah menerapkan strategi untuk mengantisipasi dampak meningkatnya Fed Fund Rate serta ketidakpastian global secara keseluruhan.
Kemenkeu yakin rasio utang akan menurun setelah semester I tahun ini seiring meningkatnya produk domestik bruto (PDB). [ald]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tingkatkan Pelayanan Untuk PPKS, Bank Jatim Serahkan CSR Kepada Dinas Sosial
- IIMS Surabaya 2023, Danamon Beri Bunga 1,68 Persen
- Erick Thohir akan Tutup 133 Anak Cucu BUMN yang Gerogoti Keuangan Perusahaan Induk
