Penetapan tersangka eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi tidak ada kaitannya dengan politis apalagi soal revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang disahkan DPR.
- KPK Ingin Klarifikasi Dua Anggota TNI AD Terkait Kaburnya Bupati Ricky Ham Pagawak
- Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Timah Ditangkap
- Mantan Pejabat Ditjen Pajak Wawan Ridwan Divonis 9 Tahun Penjara
"Penyidikan kasus dana hibah KONI dengan tersangka IMR (Imam Nahrawi) sudah dilakukan sejak 28 Agustus 2019. Jadi penyelidikan dan penyidikan dilakukan sebelum revisi UU KPK terjadi," tegas Febri dalam keterangannya di Jakarta Selatan seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/9).
Febri mengatakan, pengumuman tersangka yang terjerat kasus korupsi ini mesti diumumkan ke masyarakat. Hal itu bertujuan agar masyarakat juga dapat ikut mengawasi KPK dalam menjalankan tugas.
"Ini adalah bagian dari pertanggungjawaban KPK pada publik. Informasi telah dimulainya penyidikan kami sampaikan ke masyarakat agar dalam pelaksanaan tugasnya KPK juga dikawal dan diawasi," urai Febri.
Namun demikian, lanjut Febri, dalam setiap kasus, jarak pengumuman dengan penetapan tersangka itu berbeda-beda. Semuanya tergantung pada karakteristik dan kebutuhan tindakan awal dari kasus tersbut.
"Dengan demikian, pada pihak-pihak yang masih menghubungkan antara penanganan perkara yang dilakukan KPK, termasuk penyidikan yang melibatkan Menpora," tandasnya.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PPATK Blokir 40 Rekening Rafael Alun, Mutasi Transfer Terindikasi Capai Ratusan Miliar
- Uang Korupsi Johnny Plate Rp 1,75 Miliar Diduga Mengalir ke Tempat Ibadah
- Usut Kebakaran Kejagung, Polri Dalami Cleaning Service yang Punya Saldo Ratusan Juta
