Penolakan keras atas rencana pemerintah pusat mengimpor beras sebanyak 1 juta ton turut disampaikan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
- Bangun Ekosistem Perumahan MBR, Bank BTN Siapkan Pembiayaan Tahun 2022
- SKG Reborn Suguhkan Produk Berkelas UMKM Kota Surabaya
- Semester I 2020, Realisasi Investasi Jatim Tembus 51 Triliun
"DPP KNPI menolak impor beras karena saat kita sedang surplus kok," ujar Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama kepada wartawan (25/3).
Haris khawatir kebijakan impor beras mematahkan semangat juang para petani yang tengah berjibaku mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Apalagi, impor dilakukan saat para petani akan panen raya.
“Jadi menurut saya, Bulog seharusnya dapat menyerap hasil panen petani terlebih dahulu sebelum mengeluarkan permohonan impor beras. Karena petani Indonesia harus sejahtera," tegasnya.
UU 18/2012 tentang Pangan telah menyebutkan bahwa pemerintah harus mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan. Namun apa yang terjadi saat ini berbanding terbalik.
“Pemerintah justru merencanakan impor beras, padahal Bulog telah menyampaikan produksi beras di dalam negeri surplus,” sambungnya.
Haris berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memerintahkan kementerian terkait untuk membatalkan impor beras tersebut. Baginya impor beras menunjukkan bahwa ada yang keliru dengan kebijakan pemerintah.
“Hal ini uga bertolak belakang dengan program strategis nasional food estate menuju swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi serta kontra dengan rencana PEN di tengah pandemi,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pandemi, Pot Bunga Keramik Plered Jadi Primadona
- Upaya Industri Pengolahan Udang di Situbondo Perbesar Pasar Domestik
- Peluncuran Aplikasi Deliwafa, Meomen UMKM Surabaya Menuju Go Global
