Impian Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia diprediksi akan mendekati kenyataan. Hal itu karena saat ini Indonesia sudah menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB sejak 1 Januari 2019.
- Guru Ngaji di Tuban Deklarasi Gus Muhaimin Maju Capres 2024
- Megawati Rekomendasikan Heru Jadi Ketua DPRD Ngawi
- Densus 88 Tangkap Bendahara Jaringan Jemaah Islamiyah di Samarinda
"Visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus menjadi program utama Indonesia saat menjadi anggota tidak tetap DK PBB terutama terkait implementasi pilar keempat dan kelima yaitu mewujudkan diplomasi dan pertahanan maritim yang andal," ujar Nuning biasa disapa.
Sambung dia, pertahanan maritim yang dapat menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia dapat ditempuh melalui hard power dan soft power.
"Seperti kita ketahui hard power ditempuh melalui Program MEF sedangkan soft power dapat ditempuh melalui diplomasi maritim. Sebagai bentuk nyata implementasi pilar keempat Poros Maritim Dunia, maka diplomasi maritim dapat diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator konflik Laut Cina Selatan," tutur Nuning.
Mantan Anggota Komisi I DPR ini menyebut dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, maka Indonesia dapat berperan lebih aktif untuk mengusulkan berbagai alternatif solusi konflik. Hal itu pun sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif kita.
"Para diplomat Indonesia dapat memperoleh political capital untuk mengundang semua pihak yang berkepentingan guna mempercepat solusi tersebut sesuai Hukum Laut Internasional 1982," tutup Nuning.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Guru Honorer SMK Nekat Uji UU Pemilu ke MK, Ternyata Ini Alasannya
- Merdeka dari Covid-19 Harus Dimulai dengan Hijrah Mengubah Perilaku
- Jubir PKB: Sistem Proporsional Tertutup yang Sudah Baik Digugat Supaya Semakin Mundur
