Sebanyak 1.017 pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, mulai eselon II hingga IV dilantik di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (30/11). Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) sebanyak 14 orang, Jabatan Administrator (eselon III) sebanyak 270 orang dan Jabatan Pengawas (eselon IV) sebanyak 733 orang itu dilakukan Gubernur Jatim, Soekarwo dan Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono.
- Pemerintah Pastikan Tak Larang Ekspor CPO
- Anak Buah AHY Tolak Rencana Kenaikan BBM Subsidi
- Demokrat: Wajar Rakyat Berpikir Revisi UU Pemilu Ditolak Karena Takut Kepala Daerah Nyapres
"Ini batas akhir yang diberikan Mendagri untuk mengisi kekosongan-kekosongan. Jadi tidak hanya yang tidak tertampung, tetapi semua eselon III dan IV sudah masuk dalam pelantikan ini,†ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim dalam keterangan tertulis seperti diterima Kantor Berita , Jumat (30/11).
Ia menjelaskan, pelantikan tersebut melaksanakan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP tersebut dikoreksi oleh Mendagri yang kemudian memunculkan Permendagri No. 12 Tahun 2017. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa terdapat 27 UPT di Jatim yang perlu ditiadakan.
"Jadi ini diperintah peraturan melalui PP dan Permendagri. Ada 27 UPT ditiadakan,†jelasnya.
Menurutnya, jika pelantikan ini tidak dilakukan dengan segera, maka bisa mengganggu terhadap proses pelayanan publik. Pakde Karwo berpesan, agar para pejabat yang baru dilantik untuk segera membaca dan memahami tugas, pokok dan fungsi mereka masing-masing. Tupoksi ini sangat penting untuk dipahami agar jelas apa yang dikerjakan di institusinya.
Pejabat pimpinan tinggi pratama ini harus mempelajari tupoksi. Juga rencana kerja dan anggaran,†jelas orang nomor satu di Jatim ini.
Sementara itu, dalam prosesi pelantikan Jabatan Pengawas (eselon IV) yang dilaksanakan usai pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), dan Jabatan Administrator (eselon III), Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono, meminta agar mereka terus meningkatan integritas dan kapabilitasnya.
Menurutnya, integritas dan kapabilitas tersebut harus ditanamkan dalam diri setiap pemimpin di dalam melaksanakan tugas sehari hari. Pejabat pengawas di lingkungan Pemprov Jatim ini juga dituntut untuk terus menjaga loyalitas, produktifitas serta kapabilitas, sehingga tugas yang dilaksanakan bisa tercapai dengan efektif dan efisien.
Saat membacakan surat keputusan Gubernur Jatim Nomor 821.2/2613/204/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Gubernur Jatim, Sekdaprov menyebut bahwa terdapat 733 eselon IV (Pejabat Pengawas) yang dilantik.
Adapun pejabat eselon II dan III berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 821.2/2611/204/2018 dan 821.2/2612/204/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan untuk Pejabat Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 14 orang, dan Pejabat Eselon III (Jabatan Administrator) sebanyak 270 orang.
Khusus untuk eselon II terdiri dari Ir. Mochamad Yasin, M.Si sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Agus Wahyudi, SH, MSi sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ardo Sahak, SE, MM sebagai Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Dyah Rahayu Ermawati, MA sebagai Kepala Biro Adminsitrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, Dr. Aris Mukiyono, MM sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur, Drs. Andik Fadjar Tjahjono, MSi sebagai Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, serta Dr. Rahayu, SH, MSi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
Selain itu terdapat Sugeng Harijanto sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Haji Surabaya, dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswa, Sp.KK sebagai Wakil Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian RSUD dr. Soetomo, Dr. dr. Anang Endaryanto, Sp.A(K) sebagai Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD dr Soetomo, Dr. dr. Joni Wahyuhadi, Sp.BS sebagai Direktur RSUD dr. Soetomo, Indah Wahyuni, SH, MSi sebagai Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Drs. Benny Sampirwanto, MSi sebagai Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Malang, serta Ir. Muhammad Gunawan Saleh, MM sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pembahasan dan Pengesahan RUU EBT Dinilai Cacat Hukum, PKS: Tanpa DIM Apa yang Mau Dibahas?
- Risma-Gus Hans Tak Terpengaruh Penetapan Nomer Paslon, Hanura: Yang Penting Sosialisasi ke Masyarakat
- PPP Siap Sambut PKB Kalau Gabung Koalisi Pendukung Ganjar
