Jelang pelaksanaan Muktamar PBNU, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) mendapat kritikan dari Gerakan Mahasiswa Islam Nusantara (GMIN).
- Nikmati Keindahan Alam Coban Rondo, AHY Promosikan Pariwisata Batu
- Prabowo Janji Perbaiki Gizi Siswa SD Dan Pesantren, Kesira Jatim: Siapkan SDM Hadapi Indonesia Emas 2045
- Bambang Widjojanto Sentil Kasus KTP-el: Nama Ganjar Dikonfirmasi Dua Saksi
GMIN menuding Gus Yaqut memanfaatkan struktur Kementerian Agama (Kemenag) untuk mendukung pemenangan kakaknya, K.H. Yahya Staquf, di Muktamar PBNU.
Ketua GMIN Iksan Hadi Lumaela menuding Menteri Agama melakukan konsolidasi bersama kanwil-kanwil agar membantu Gus Yahya maju sebagai Ketum PBNU. “Padahal Kementerian Agama memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Presiden dalam menjalankan tugas negara terkait urusan keagamaan," kata Iksan.
Iksan mengatakan, tindakan Gus Yaqut tersebut sudah terlampau jauh dari wewenangnya sebagai Menteri Agama. Bukan bagian dari tugas kementerian untuk ikut campur dalam Muktamar PBNU. Apalagi berpartisipasi dalam suksesi kepemimpinan di ormas keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.
Iksan juga mengkritik pernyataan Gus Yaqut sebelumnya yang viral. Menteri Agama mengatakan bahwa Kemenag adalah adalah hadiah bagi NU.
“Jadi sekarang wajar kalau NU memanfaatkan banyak peluang di Kementerian Agama,” kata Gus Yaqut dalam sebuah video.
Iksan mengatakan, pernyataan Gus Yaqut tersebut mencederai marwah NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia dengan Kemenag yang merupakan bagian dari pemerintah RI. Seolah NU menguasai Kemenag untuk kepentingannya sendiri. Padahal, Kemenag adalah kementerian untuk semua agama, bukan untuk ormas tertentu.
“Gus Yaqut hendaknya menghormati semua kalangan, dalam memimpin lembaga besar seperti Kementerian Agama,” kata Iksan, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu, (30/10)
Iksan meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Gus Yaqur. Apalagi, nama K.H. Yahya Staquf disebut-sebut maju dalam bursa calon Ketua Umum PBNU di Muktamar NU Desember mendatang.
“Kami khawatir ada penyalahgunaan wewenang untuk mempengaruhi hasil Muktamar PBNU,” kata Iksan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tahun Baru Islam, Gubernur Khofifah Ajak Move On dari Pandemi Covid-19
- Kampanye Terbuka, Paslon Ning Ita-Cak Sandi Janji Selesaikan Program Kota Mojokerto yang Belum Tuntas
- Paslon Harmonis Siap Permudah Perijinan dan Jamin Keamanan Investor di Madiun Untuk Mengurangi Pengangguran
