Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mulai dipertanyakan publik. Ini lantaran Luhut ikut campur dalam urusan kepemiluan.
- BBM Euro 5 Bisa Pangkas Subsidi Energi Hingga Rp 50 Triliun
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dilanjutkan, Luhut: Sudah Deal dengan China
- SBY Tidak Kaget Jokowi Beri Banyak Tugas ke Luhut
Luhut baru-baru ini menyampaikan pernyataan dukungan terhadap isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Dia menggunakan analisis big data yang menyebut ada 110 juta suara rakyat mendukung Pemilu Serentak 2024 ditunda.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai Luhut telah gagal menjalankan tugasnya sebagai Menko Marves dan telah keluar dari jalur.
"LBP asbun. Bukan urusan dia ngurus pemilu, dia ngomong. Sedangkan banyak investor kabur tanamkan sahamnya di IKN Nusantara tak diurus," ujar Jerry melansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/3).
Di samping itu, Jerry memandang big data yang digunakan Luhut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab sampai hari ini tidak diungkap secara rinci mengenai data 110 juta penduduk yang diklaim mendukung penundaan pemilu.
"Bayangkan riset saja atau penelitian lembaga survei hanya 1.000 hingga 2.000 responden, paling tinggi 3.000 responden, jadi data ngawur ini tak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik," tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DKPP Periksa Bawaslu Jatim dan Bawaslu Surabaya Atas Dugaan Laporan Caleg
- KPU Tetapkan 10 Parpol Peserta Pemilu 2024 Tak Lolos Parlemen
- Ormas-ormas Di Kota Probolinggo Siap Dukung Amin Ina Dalam Pilwali 2024
