Kantongi SKCK Untuk Nyapres- Prabowo Digoyang Amerika

RMOLBanten. Mendekati pencalonan capres dan cawapres 2019, tiba-tiba Prabowo Subianto, ketum Partai Gerindra diterpa isu langganan menjelang pemilu. Padahal Prabowo Subianto merupakan satu-satunya kandidar Capres yang sudah mengantongi syarat pendaftaran capres seperti SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Kerikil itu datang dari Amerika Serikat (AS). AS merilis dokumen rahasia terkait lengsernya Presiden Soeharto. Dalam dokumen itu, Prabowo yang pernah prnah menjabat Danjen Kopassus disebut-sebut terkait penghilangan sejumlah aktivis 98. Apakah isu lawas ini bisa nembak Prabowo?

Baca Juga

"Tetapi, mereka membiarkan begitu saja dan memaklumi langkah militer, mengingat Angkatan Darat dianggap sebagai pusat stabilitas politik di negara ini," tulis NSA, kemarin. Perkara lain yang tercatat dalam arsip ini yaitu soal bagaimana militer semakin menentang Soeharto.

Salah satu dokumen yang diungkap BBC Indonesia adalah soal sepak terjang Prabowo. Hal ini terungkap dalam telegram berisi percakapan Asisten Menteri Luar Negeri AS, Stanley Roth, dengan Prabowo. Dalam pertemuan selama satu jam pada 6 November 1997 itu, keduanya membahas situasi Indonesia.

Prabowo mengatakan mertuanya, Presiden Soeharto, tidak pernah mendapat pelatihan di luar negeri dan pendidikan formalnya pun sedikit. Namun, menurutnya, Soeharto sangat pintar dan punya daya ingat tajam. Bagaimanapun, urai Prabowo, mertuanya tidak selalu bisa memahami persoalan dan tekanan dunia.

"Akan lebih baik jika Soeharto mundur pada Maret 1998 dan negara ini bisa melalui proses transisi kekuasaan secara damai," sebut Prabowo dalam dokumen itu. "Apakah itu terjadi pada Maret atau perlu beberapa tahun lagi, era Suharto akan segera berakhir," sambungnya.

Arsip tertanggal 7 Mei 1998 ini mengungkap catatan staf Kedutaan Besar AS di Jakarta mengenai nasib para aktivis yang tiba-tiba menghilang. Catatan itu memuat bahwa para aktivis yang menghilang boleh jadi ditahan di fasilitas Kopassus di jalan lama yang menghubungkan Jakarta dan Bogor.

Dokumen juga memuat percakapan seorang staf politik Kedutaan Besar AS di Jakarta dengan seorang pemimpin organisasi mahasiswa. Narasumber tersebut mengaku mendapat informasi dari Kopassus bahwa penghilangan paksa dilakukan Grup 4 Kopassus. Informasi itu juga menyebutkan bahwa terjadi konflik di antara divisi Kopassus bahwa Grup 4 masih dikendalikan Prabowo.

"Penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto," sebut dokumen tersebut.

Wasekjen Gerindra Andre Rosiade membantah. Menurut dia, rilis dokumen ini bagian dari upaya menggoreng isu HAM jelang pilpres. "Ini kayak kaset rusak yang diulang-ulang. 2014 juga waktu Pak Prabowo mencalonkan jadi presiden, isu ini muncul," kata Andre, kemarin.

Andre menjelaskan Prabowo bukan pelaku penculikan. Yang melakukan adalah Tim Mawar yang saat itu mengamankan 9 orang.

"Nah, 9 orang itu sudah dalam keadaan bebas dan hidup semua. Bahkan ada yang jadi anggota DPR," kata Andre. Dia juga menjelaskan Prabowo tak terlibat langsung dalam aksi pengamanan yang dilakukan Tim Mawar.

Kata dia, Tim Mawar berinisiatif mengamankan sembilan aktivis. Yang kemudian dibebaskan dan kemudian memutuskan bergabung ke Partai Gerindra. Di antaranya Desmond J Mahesa dan Pius Lustrilanang. Hal itu, masih kata Andre, menjadi bukti bahwa Sang Ketum tidak melakukan penculikan aktivis.

Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ikut membantah. Menurut dia, data tersebut sangat tidak akurat dan tidak benar.

"Sumbernya juga hanya merujuk keterangan seorang pemimpin organisasi mahasiswa yang bersifat sangat asumstif," kata Sufmi dalam keterangan tertulis.

Kesaksian dalam dokumen NSA itu disebutnya bersifat testimonium di auditu (kesaksian katanya). Dasco juga mengatakan keterangan dalam dokumen itu tak memiliki relevansi.

"Karena tidak didukung secuil pun keterangan saksi lain. Perlu digarisbawahi bahwa dokumen tersebut bukanlah dokumen hukum apa pun, melainkan dokumen intelijen yang metoda pengumpulan informasinya juga tidak tepat," ujarnya.

Dasco mengingatkan putusan pengadilan soal kasus Tim Mawar terkait penculikan aktivis 1998. Dia menegaskan tak ada nama Prabowo dalam putusan tersebut. Menurutnya, isu penculikan aktivis 1998 merupakan isu daur ulang, dan karena itu tak perlu diperpanjang. "Lebih baik kita konsentrasi bagaimana mengatasi situasi ekonomi yang sekarang semakin sulit," paparnya.

Seakan menguatkan bantahan Gerindra, Polri juga sudah menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian alias SKCK untuk Prabowo. SKCK dibuat sebagai syarat pendaftaran capres di KPU. Dalam SKCK ini Prabowo dinyatakan tidak memiliki catatan kriminal dan bersih dari tindakan melawan hukum.

Prabowo sendiri sudah berkali-kali menjawab perihal tuduhan tersebut. Antara lain saat diwawancara oleh BBC jelang Pilpres 2014. Saat itu, Prabowo menjawab seperti ini.

"Anda tahu, setiap kali saya mendapat dukungan, maka tuduhan-tuduhan yang dikemas dalam bentuk perusakan karakter selalu muncul. Ini pemilu ketiga saya. Saat ini saya memimpin partai terbesar ketiga dari negara ke-4 terbesar di dunia. Kami punya 250 juta penduduk. Kami ini seukuran Eropa. Dan saya memimpin partai ketiga terbesar dan saya juga memimpin sebuah koalisi yang mewakili 2/3 pemilih Indonesia. Bagaimana 2/3 pemilih Indonesia bisa sedemikian bodoh mendukung seseorang seperti yang dituduhkan oleh rival saya." [dzk]

ikuti terus update berita rmoljatim di google news

BERITA LAINNYA