Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid telah mengkonfirmasi informasi yang berkembang di media sosial yang memperlihatkan pertemuan tokoh separatis Papua dengan Senator Spanyol dan Senator Daerah Otonom Navarra dan Basque.
- Dies Natalis HMI ke-75, Airlangga Hartarto: HMI adalah Kawah Candradimuka Tokoh Bangsa
- Kiai Marzuki Mustamar Penantang Khofifah Di Pilgub Versi ARCI, PKB Jatim: Tanda Dicintai Rakyat
- Prabowo di Hadapan Kiai Kampung: Tidak Boleh Ada Rakyat Hidup Susah
Pihak-pihak terkait yang dihubungi KBRI Madrid mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan dalam kapasitas pribadi, serta tidak merupakan bagian dari sikap Kerajaan Spanyol yang mendukung integritas wilayah NKRI.
Demikian disampaikan Dubes RI untuk Kerajaan Spanyol Muhammad Najib dalam perbincangan dengan redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Sabtu, 19/2).
Tokoh separatis Papua yang melakukan pertemuan itu adalah yang selama ini mengklaim diri sebagai Presiden ULMWP.
“KBRI Madrid telah mengkonfirmasi hal tersebut ke pihak-pihak terkait dan dijelaskan pertemuan tersebut dalam kapasitas pribadi anggota senat. Dipastikan kegiatan tersebut tidak mencerminkan sikap resmi pemerintah dan negara Spanyol yang konsisten mendukung integritas wilayah dan kedaulatan RI,” ujar Dubes Najib.
Dia menambahkan, KBRI Madrid mengecam petualangan oknum mendorong separatisme Papua dan Papua Barat yang tidak bertanggung jawab dan dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi. Penyebaran hoax dan pemutarbalikan fakta serta misinformasi menjadi motif utamanya.
“Pemerintah Spanyol dan Pemerintah Indonesia secara konsisten mendukung kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing. Sikap ini dicerminkan dalam berbagai pernyataan serta pertemuan pejabat tingkat tinggi kedua negara,” sambung Najib lagi.
Pada bagian akhir, KBRI Madrid mengatakan, terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah dan berbagai kalangan di Spanyol untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai Indonesia, termasuk mengenai kelompok separatisme dan aksi terorisme yang hanya menimbulkan penderitaan bagi rakyat.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Komisi III: Pegawai KPK Yang Tidak Lolos TWK Diprioritaskan Jadi Tenaga P3K
- Komisi I DPR Apresiasi Kemenlu Cepat Evakuasi 55 WNI yang Disekap di Kamboja
- Walhi: Bencana Di Mandalika Akibat Perbuatan Manusia
