Kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Nadiem Makarim sejauh ini tidak menampakkan keberpihakan pada kaum guru, terutama kepada honorer yang sudah lama mengajar di pelosok Indonesia.
- Cegah Aksi Balap Liar dan Tawuran Remaja, Pemkot Surabaya Bentuk Duta Trantibum di Sekolah
- Luncurkan Mobil Ramah Lingkungan, Tim Sapuangin ITS Siap Kompetisi di Asia Shell Eco Marathon 2023
- Sehari Berbahasa Inggris di Ruang Pendidikan Kota Surabaya, Siswa Semakin Lancar Berkomunikasi
Begitu dikatakan Ketua Komisi X DPR RI, Saiful Huda dalam serial diskusi Polemik Trijaya bertema "Cerita Guru Honorer", Sabtu (27/11)
Dikatakan Huda, pernyataan itu berdasarkan penilaian pada kebijakan Nadiem Makarim yang berlindung pada narasi guru-guru saat ini tidak berkualitas.
"Itu saya rasakan betul dari kebijakan Mas Nadiem. Seringkali Mas Nadiem dengan dibalik narasi hari ini butuh guru yang berkualitas dan seterusnya, seolah-olah guru yang existing tidak berkualitas," ujar Huda.
Bukan saja seolah mendiskreditkan guru-guru yang sudah ada, kata Huda, kebijakan Nadiem pun tidak memiliki keberpihakan pada guru hononer, khususnya yang terkategori K2.
"Risikonya seluruh regulasi dan kebijakan relatif tidak berpihak kepada guru honorer, terlebih-lebih misalnya yang sudah masuk kategori K2," katanya.
Menurut legislator PKB ini, sudah seharusnya guru yang mengabdi lama dan senior diangkat menjadi ASN. Sebab saat ini terlihat kurang diapresiasi oleh Kemendikbud.
"Komisi X minta afirmasi yang sudah pengabdian lama, umur sudah senior tidak diapresiasi Kemendikbud, baru di akhir-akhir ketika kami minta agak keras supaya pengumuman ditunda dan penambahan nilai afirmasi baru akhirnya direspons Kemendikbud. Itu juga tidak seberapa," tegas Huda. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Hasil Penelitian Dosen FK Tembus Jurnal Internasional
- Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas Soroti Program Sekolah Rakyat, Tekankan Tata Kelola yang Jelas
- Pengamat: Sekolah Rakyat ala Surabaya, Solusi Pendidikan Berbasis Lokal
