Fenomena kepala daerah mendukung capres cawapres pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjadi preseden terburuk sejak reformasi berlangsung.
- Deforestasi Jadi Penyebab Banjir di Aceh Selatan
- Rizal Ramli Merasa Peradilan Habib Rizieq Sarat Politik
- Polemik Ijazah Jokowi Jadi Skandal Politik Terbesar di Indonesia
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur ini menilai, fenomena gerombolan kepala daerah yang terseret dalam dukung mendukung Pilpres dapat menciderai proses demokrasi yang kian membaik. Secara etika, sangat tidak pantas jika seorang kepala daerah terlibat aktif dalam urusan Pilpres.
"Membawa jabatan yang melekat menjadi partisan dalam kontestasi Pilpres menciderai iklim demokrasi. Bahkan cenderung menjadi kolesterol politik karena sejatinya secara etika harus bisa dibedakan dukungan secara personal dan jabatan yang melekat sebagai kepala daerah,†terangnya.
Agus khawatir keterlibatan para kepala daerah dalam struktur pemenangan Pilpres dapat mengganggu tugas utama seorang kepada daerah, yakni melayani masyarakat. Jika itu terjadi, maka masyarakat sangat dirugikan.
"Kami khawatir dukungan kepala daerah secara demonstratif akan berakibat buruknya pola hubungan pusat dan daerah maupun hubungan struktural pasca Pilpres,†pungkasnya.
Seperti diketahui sebanyak 35 kepala daerah di Jawa Timur masuk tim kampanye daerah (TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin pimpinan Machfud Arifin. Hal ini sesuai lampiran Surat Keputusan Nomor : 016-A/KPTS/TKN-JKWMA/IX/2018.
[mkd/jen
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ikfina Fahmawati Ajak Warga Mojokerto Jaga Pilkada Serentak Tetap Kondusif
- Hari Anak Sedunia 2022, Wakil Ketua MPR: Pemenuhan Hak-Hak Anak Harus Jadi Kepedulian Bersama
- Rekaman Diduga Budi Arie Soal Judi Online Beredar di Dunia Maya
