Kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menurun karena dianggap lamban dalam menangani aduan masyarakat.
- DPRD Jatim Berharap Tujuh Raperda Inisiatif Bisa Selesai Tepat Waktu
- Ini Rincian PPKM Level 4 Berlaku Untuk 122 Daerah Di Dalam Dan 15 Daerah Di Luar Jawa-Bali
- Debat Ketiga 2 Paslon Kada Banyuwangi Angkat Tema Keserasian Pembangunan Daerah Sampai Nasional
"Apa yang terjadi pada Rizal Ramli dan yang siap dijatuhkan kepada teman-teman di IndonesiaLeak semata akibat kurang responsifnya KPK dalam menindaklanjuti temuan masyarakat," kata Jurubicara Presiden era Pemerintahan Abdurrahman Wahid itu.
Adhie percaya, melihat kasus-kasus pembalikkan tuduhan pencerman nama baik kepada orang-orang yang berniat melawan korupsi di negeri ini, akan memupus keterlibatan publik dalam pemberantasan korupsi.
"Kalau hal ini berul-betul terjadi, yang rugi bukan hanya KPK yang tidak akan lagi didukung masyarakat saat menghadapi tekanan kekuasaan, tapi seluruh rakyat Indonesia akan merugi. Jangan sampai para koruptor merasa difitnah hanya karena skandal korupsinya tidak disentuh (aparat) hukum," tukas Adhie.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Capres 2024 Bisa Muncul Empat Pasang Jika PDIP Tidak Koalisi
- KPK: Hingga 100 Tahun Merdeka, Indonesia Masih Negara Berkembang
- MUI: Teror di Papua Sudah Mengganggu Ketentraman dan Kenyamanan Bangsa
