.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan peringatan terkait risiko melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan asal China.
- Urusi Pertanahan, IPPAT Minta Perlindungan Polda Jatim
- Berpengalaman, Pengacara Muda Siap Advokasi Pedagang Pasar se-Indonesia
- Ada yang Bawa Sajam, Puluhan Anggota Gangster Diamankan Saat Hendak Tawuran di Surabaya Barat
Sejak perdagangan kedua negara melonjak sebesar 22 persen menjadi 72,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 1.015 triliun (Rp 14.039/dolar AS) pada 2018 dari tahun sebelumnya, investasi China ke Indonesia langsung meningkat. Namun China sendiri tengah dikenal dengan ambisinya untuk memiliki pengaruh di kawasan.
Hal ini yang kemudian membuat Laode prihatin. Sulit memang di tengah perlambatan ekonomi dunia dan buruknya angka pendapatan nasional untuk menolak tawaran menggiurkan dari China.
Saat ini, salah satu proyek yang dibacking oleh China adalah mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai 6 miliar dolar AS atau Rp 84 triliun. Meski proyek ini masih penuh dengan kontroversi namun dapat dilihat bagaimana Indonesia memiliki keterikatan atau bahkan ketergantungan terhadap China.
Menanggapi ini, pekan lalu, Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan juga telah memperingatkan pemerintah mengenai kehadiran perusahaan telekomunikasi raksasa China, Huawei. Menurutnya eksisnya perusahaan itu bisa jadi merupakan kesempatan China untuk mendapatkan informasi intelijen yang rahasia.
"Kami sangat prihatin dengan masalah keamanan dunia maya dan seluruh dunia digital baru yang kami hadapi," kata Quinlan kepada wartawan di Jakarta.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh AS. Pemerintahan Presiden Donald Trump dengan tegas memperingatkan sekutu-sekutunya untuk tidak mengizinkan Huawei membangun atau berperan dalam membangun jaringan seluler 5G.
Kembali ke Indonesia, korupsi memang masih menjadi masalah yang membayangi Jokowi di periode keduanya. Walaupun sudah ada KPK, namun indeks persepsi korupsi Indonesia terbaru hanya menembus angka 38 poin dari skala 100. Hanya berbeda sedikit daritahun 2012 yang mencapai 32 poin.
"Ini artinya kita masih negara yang sangat korup," kata Laode.
"Jika mereka ingin menarik investasi, mereka harus memperkuat KPK. Tapi mereka melakukan sebaliknya," tambahnya seraya merujuk pada UU KPK yang baru disahkan dan dianggap telah melemahkan lembaga antirasuah itu.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Demi Alasan Penyidikan, Rekaman CCTV Rumah Dinas Ferdy Sambo Tidak Bisa Dibeberkan
- Korban Investasi Bodong Peralatan Listrik di Kota Madiun Lapor Polisi
- Diperiksa Kasus Tragedi Kanjuruhan, Presiden Arema FC Mengaku Hanya Investor Bukan Owner
