Ketegasan Presiden Joko Widodo yang melarang para menterinya berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden mendapat dukungan dari DPD RI.
- KPK Geledah Rumah La Nyalla dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim
- Ketua DPD RI Ukir Sejarah di Jatim, Bangun Kantor Perwakilan Rp16,2 M di Tengah Moratorium
- LaNyalla Ajak NU Perjuangkan Kembali ke UUD 1945 Asli
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa para menteri harus berhenti membuat gaduh dan mengikuti instruksi presiden.
"Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu," katanya kepada wartawan, Rabu (6/4).
Menurut LaNyalla, presiden memperlihatkan ketaatannya terhadap konstitusi dengan menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode.
"Sebagai pembantu presiden, menteri pun harus taat dengan hal tersebut," katanya.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, banyak permasalahan lebih penting yang dihadapi masyarakat.
"Masyarakat masih menghadapi permasalahan ekonomi dan semakin tertekan dengan tingginya harga-harga. Saat-saat seperti ini pemerintah harusnya memberi solusi, bukan malah menambah beban pikiran masyarakat dengan masalah penundaan pemilu dan jabatan 3 periode," katanya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jokowi Finalis Tokoh Dunia OCCRP, Tak Layak Hadiri Prosesi Pemakaman Paus Fransiskus
- Ngadep dan Sebut Jokowi Bos, Menteri-menteri Lakukan Pemberontakan Kecil ke Prabowo
- Bertemu Sespimmen Polri di Solo, Ada Upaya Jokowi Ingin jadi Pusat Perbincangan Publik
