Isu tentang desa siluman yang dilemparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani seharusnya diminimalisir.
- Usulan Kenaikan Biaya Haji 2024 hingga Rp105 Juta Tak Masuk Akal
- Berencana Merelokasi Warga Tanah Merah, Dirut Pertamina Dituntut Mundur
- Ganjar Ditinggal, Bukti PDIP Tidak Capreskan di Luar Trah Soekarno
"Jangan-jangan ada yang ditutupi Menkeu, sehingga mengeluarkan isu-isu yang belum bisa dipertanggung jawabkan," kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/11).
Ujang menambahkan, seharusnya Sri Mulyani tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat gelisah.
"Jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang membuat gelisah masyarakat, kontraproduktif. Sesungguhnya ada apa dengan Sri Mulyani?" sindirnya.
Ujang menyarankan kepada Sri Mulyani dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar untuk adu data. Hal ini untuk membuktikan kebenaran tentang desa fiktif yang telah memakan dana desa.
"Sri Mulyani dan Menteri Desa harus adu data dulu, biar tahu ada atau tidak dana desa yang masuk ke desa siluman itu. Sehingga persoalannya tidak ke mana-mana," sarannya.
"Sehingga tudingan Sri Mulyani tentang dana desa itu harus apa adanya. Bukan ada apanya. Ini yang paling penting," tutupnya.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jokowi Usung Revolusi Mental dan Anies Usung Perubahan, Lebih Sadis Mana?
- Konflik Wadas, Ganjar Ingin Polda Jawa Tengah Lakukan Evaluasi
- Calon Wali Kota Maidi Janji Perhatikan Nasib Lansia Ngebrok
