Mabes Polri memiliki lima catatan kasus pencatutan nama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Pencatutan nama Tito dilakukan oleh orang per orang maupun kelompok tertentu. Tujuannya tak lain guna meraup keuntungan atau sekadar bagian dari kepentingan politik.Dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (15/10) membeberkan lima kasus pencatutan Kapolri.
- IKA Usakti Dorong Alumninya Bergerak Mengatasi Persoalan Bangsa
- Anies Dapat Tambahan Multivitamin Usai Kunjungi JK
- Panwaslu di Kabupaten Madiun Temukan Logo PDIP di Lampu Penerangan Jalan Desa
Kedua, kasus Titin Hendriko. Pada Oktober 2017, Titin mengaku-ngaku sebagai keponakan Kapolri. Menipu sejumlah orang yang hendak masuk polisi. Dari aksinya, Titin berhasil meraup dana sekitar Rp 1,5 miliar.
Ketiga, urusan tipu-menipu dilakukan oleh Rahmat. Pria ini mengaku sebagai Sespri Kapolri. Korbannya seorang pengusaha. Rahmat meraup dana sekitar Rp 1 miliar.
Keempat, kasus perkara impor daging sapi yang melibatkan Basuki Hariman. Nama Tito kembali diseret. Setidaknya melalui hasil investigasi situs Indonesialeaks. Tito dituding menerima suap dari Basuki Hariman.
Kelima, kasus Habel Yahya. Polisi berhasil menangkap Habel. Modusnya, Habel mengaku mendapat Surat Keputusan Kapolri Tito Karnavian untuk memegang konsesi besi bekas atau besi tua di PT Freeport, Papua. Enam pengusaha berhasil ditipu Habel. Puluhan miliar rupiah berhasil diraupnya.
"Jangankan Pak Tito yang sudah kesohor. Saya aja pernah namanya dicatut. Ada orang minta uang, katanya disuruh saya, jadi itulah resiko publik figur dikenal orang,†kata Setyo Wasisto.
Dalam kasus Basuki Hariman, seiring kembali maraknya nama Tito dituding menerima aliran dana, muncul isu tak sedap. Ada tudingan keterlibatan jenderal bintang tiga yang "bermain" dalam isu Indonesialeaks. Mabes Polri bergerak cepat.
"Wah tidak ada itu, kami solid, Polri solid," bantah Setyo Wasisto.
Setyo menjelaskan, soal situs Indonesialeaks dan isu adanya jenderal bintang tiga yang "bermain", Polri akan terlebih dulu melakukan konsolidasi internal. Sebelum memutuskan apakah nanti akan melakukan investigasi.
"Sementara, kami lakukan konsolidasi ke dalam dulu," jelas Setyo.
Terkait isu keterlibatan jenderal bintang tiga, adalah Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu yang pertama kali menengarai.
Politisi PDIP ini mengendus, dalam permainan isu ini, ada kolaborasi yang melibatkan kelompok penekan, oknum KPK, dan oknum jenderal bintang tiga yang ingin menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Tito Karnavian.
"Oknum jenderal yang baru dilantik sebagai pejabat bintang tiga di Mabes Polri ini kasak-kusuk membangun lobi vertikal dan sembari membangun pencitraan sebagai jenderal polisi yang bersih dan berintegritas," ungkap Masinton.
Tak hanya Masinton yang mengendus "goreng-menggoreng" isu tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono pun merasakan hal yang sama.
"Ada keanehan. Yang jadi sasaran tembak hanyalah Tito Karnavian. Ini sebuah bentuk ketidakadilan terhadap Tito Karnavian. Sepertinya ada operasi terstruktur untuk mencopot Tito Karnavian dari posisi Kapolri," kata Arief Poyuono, Kamis (11/10).
Arief berpandangan, catatan yang tertuang dalam "buku merah" milik Serang Noer IR tidak bisa serta merta dijadikan bukti adanya aliran dana suap ke Tito.
"Bukti itu harus disokong bukti lainnya seperti waktu dan pemberi suap. Kasihan juga Tito Karnavian kalau di-bully dan dihabisi di media dengan cara-cara yang tidak bermartabat dan tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya," ujar Arief.
Menurut Arief, dokumen yang dipublikasi Indonesialeaks belum terbukti kebenarannya. "Jangan sampai dokumen yang belum tentu kebenarannya itu menghancurkan karir seseorang. Jangan dong. Perlu dicatat ya dugaan perusakan buku menurut Ketua KPK dan Kadivhumas Polri sudah diperiksa oleh KPK dan Polri dan dinyatakan dua penyidik tidak terbukti. Itu harus dihormati," kata Arief.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Fahri Hamzah Kritik Kandidat Capres yang Hanya Berpikir Masalah Logistik
- Bawaslu Jangan Gamang Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan
- AHY Siap Dampingi Prabowo Kampanye Keliling Indonesia
