Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diakui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, belum maksimal berjalan.
- Imam Sutiono Terima SK, Resmi Jabat Ketua DPC Demokrat Tuban Periode 2022-2027
- Poros Baru Rizal Ramli, Gatot Nurmantyo, dan La Nyalla?
- Sosok Andika Perkasa Bisa Buat PDIP Lupakan Prabowo di Pilpres 2024
Luhut selaku Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali menyampaikan permohonan maaf kepada publik dalam jumpa pers virtual tentang "Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat", Sabtu (17/7).
Sebagai Koordinator PPKM Jawa Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini belum optimal," ujar Luhut.
Dia memastikan, pemerintah tetap bekerja keras dengan berbagai cara untuk menanggulangi pandemi Covid-19, khususnya penyebaran varian Delta.
"Saya bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian Delta bisa diturunkan," ucapnya.
Terkait rencana perpanjangan PPKM Darurat, Luhut menyampaikan hal tersebut masih belum bisa dipastikan.
Mantan Danjen Kopassus ini menyampaikan rencana pemerintah mengumumkan keputusan perpanjangan PPKM Darurat setelah laporan hasil evaluasi PPKM Darurat disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
"Kami akan laporkan kepada Bapak Presiden dan saya kira dalam dua tiga hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi," demikian Luhut.
Selama hampir dua pekan pelaksanaan PPKM Darurat,Luhut mendapat kritik dari banyak kalangan masyarakat.
Sejumlah pihak menilai pola komunikasi yang disampaikan Luhut tidak bisa membuat masyarakat ikut aktif mencegah penularan Covid-19.
Justru komunikasi Luhut yang terlihat mengancam, misalnya menantang pihak-pihak yang mengkritik penanganan Covid-19 oleh pemerintah, dianggap telah membuat masyarakat antipati kepada pemerintah.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Partai Garuda Tak Sepakat MK Disebut Mahkamah Keluarga, Masih Ada 8 Hakim yang Bukan Ipar Jokowi
- Polri Ungkap Baru 4 Orang yang Buat SKCK untuk Pilpres 2024
- KPU RI Dijatuhi Sanksi Oleh DKPP Soal Pencalonan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Cawapres
