Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis bersalah kepada Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Gresik, M Muchtar.
- KPK Soal Skandal Demurrage Impor Beras 294 M Semua Proses Sifatnya Rahasia, Periode Penanganan Perkara Penyelidikan Bisa Dilanjut Penyidikan
- 31 Persen Terpapar Covid-19, Firli Bahuri: Tahanan KPK Harus Divaksin
- Masyarakat Anti Mafia BUMN Laporkan Erick Thohir dan Kakaknya ke KPK
Sehingga majelis hakim menilai, perbuatan terdakwa M Muchtar dinyatakan bertentangan dengan pasal Pasal 12 huruf ( f ) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa M Muchtar dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar 200 juta subsider 2 bulan kurungan,"ucap Hakim Dede Suryaman dikutip Kantor Berita saat membacakan amar putusannya, Kamis (12/9).
Terdakwa M Muchtar juga dihukum untuk membayar uang pengganti dari hasil korupsi yang dinikmatinya sebesar Rp 2,1 miliar dan dibayar paling lambat 1 bulan sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Jika tidak mampu membayar maka aset terdakwa M Muchtar akan disita dan dilelang untuk negara.
"Bila tidak ada aset maka akan diganti kurungan pidana selama 6 tahun,"kata Hakim Dede Suryaman.
Untuk diketahui, M Mukhtar terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim pidana khusus Kejari Gresik pada Januari 2019 lalu. Petugas menemukan uang sebesar Rp 531,623 juta dalam brangkas yang dikuasai oleh Mukhtar.
Setelah melakukan pengembangan, penyidik mendapati keterangan, bahwa terdakwa telah melakukan pemotongan mulai 10 persen, 15 persen hingga 25 persen atas insentif yang diterima pegawai BPPKAD.
Kemudian uang tersebut disimpan di dalam brangkas di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik dan digunakan untuk kepentingan operasional diluar kedinasan BPPKAD.
Dari fakta persidangan terungkap, Kasus pemotongan dana insentif itu telah berlangsung lama, yaitu sejak era kepemimpinan Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty S Suparyati, Andhy Hendro Wijaya sampai Plt Kepala BPPKAD M Mukhtar.
Hasil pemotongan dana ilegal itu, digunakan dana perpisahan mantan Kepala BPPKAD, pariwisata dan juga digunakan untuk para pejabat diluar BPPKAD.
Pihak yang turut menikmati atau menerima uang itu antara lain asisten, ajudan, staf, komisi II DPRD Gresik, Bupati, Wabub, mantan sekda dan juga digunakan untuk mengembalikan hutang ke mantan Ketua DPRD Gresik.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PJadi Pengedar Sabu, Pekerja Serabutan Ditangkap Satnarkoba Polrestabes Surabaya
- Puluhan Bandit Diamankan Satreskrim Polrestabes Surabaya
- Dugaan Jual Beli 8.400 Kuota Haji, Mahasiswa Desak KPK Periksa Menag Yaqut
