Majunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Afif Nasution pada Pilkada 2020 betapa kentalnya dinasti politik di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
- Bukan Melawan Mega, PDIP Sebut Jokowi Hanya Peringatkan Kabinetnya Untuk Tidak Manuver Nyapres
- Data Pemilih Diduga Dijual, Mardani PKS: Maling Pemilu Lebih Pandai dari KPU
- Soal Mimpi SBY Satu Kereta dengan Mega, Jokowi: Itu Mimpi Kita Semua
Meski dinasti politik adalah hal lumrah, namun seharusnya dipersiapkan dengan matang.
Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera dalam diskusi forum legislasi bertema UU Pilkada dan Kekhawatiran Menguatnya Dinasti Politik di media center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7).
“(Dinasti) ini buruk buat demokrasi. Ini bagian dari residu demokrasi. Benar, negara-negara lain juga ada praktik kayak dinasti politik, tapi kalau dipetakan lebih jauh, setidaknya ada dua jenis,” terang Mardani dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Mardani mencontohkan dinasti politik di Amerika Serikat sudah dipersiapkan sejak dari bawah melalui kaderisasi. Contohnya pada dinasti George Herbert Walker Bush.
“Kalau skala di Amerika khususnya polanya mentorship. Jadi memang mereka dari bawah, kayak Bush Senior, George Bush Junior, masing-masing bekerja dari bawah, sehingga bapaknya mementor anaknya, mengikuti carrier pad yang baik,” ujarnya.
Ketua DPP PKS ini kemudian menyinggung karier Ketua DPR RI saat ini, Puan Maharani yang tak lain merupakan anak Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Saya agak puji Mbak Puan, sebelum ketua DPR kan ketua pemenangan Bappilu, kemudian maju DPR kemudian maju Menko (PMK) kemudian carrier pad-nya ada,” katanya.
Secara tersirat, seakan-akan menyindir majunya Gibran yang belum pernah masuk dalam struktur organisasi partai. Namun dengan mulusnya bisa menyingkirkan kader senior PDI Perjuangan, Achmad Purnomo secara instan.
“Yang tidak tepat pandangan saya dan lebih berbahaya ketika prosesnya instan, tiba-tiba saja dia maju. Padahal, misal ketua RT sempet, ketua RW, karang taruna, KNPI sehingga ada urusan publik karena kita mengurusi urusan publik ada banyak dinamika tapi startup-nya gampang,” imbuhnya.
“Jadi pandangan saya, dinasti politik ini buruk dan residu demokrasi. Karena itu, kita harus mengoreksinya di RUU Pilkada yang akan datang. Cara koreksi ada dua ada, demand set ada suply set,” tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Seberapa Penting PKS di Koalisi Perubahan, Begini Kata Jubir Anies
- KPU Terima Data PPATK: Ada Transaksi Aliran Dana Janggal Bendahara Parpol
- DPC PPP Ponorogo dan Elemen Partai Gelar Doa Bersama Untuk Bangsa
