Rezim populisme lebih mementingkan kepentingan oligarki ekonomi dibandingkan rakyat. Itulah penilaian terhadap Pemerintahan Joko Widodo.
- Salahkan Babi China, Mendag Dinilai Tidak Paham Masalah
- Peneliti BRIN Sebut Capres dari Internal KIB Berikan Efek Ekor Jas
- Gubernur Khofifah Serukan Mutual Understanding, Trust dan Respect Antar Umat Beragama
Menurut Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun, rezim populisme yang dimaksud adalah terlihat dari banyaknya saran dan masukan dari para ahli yang diabaikan oleh Presiden Jokowi.
"Terlalu banyak profesor di bidang medis yang bicara agar Jakarta di karantina, tapi kan profesor kedokteran UI yang banyak itu tidak didengar," ucap Ubedilah saat diskusi streaming bersama Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, Jumat (17/4).
"Tidak hanya itu, Ikatan Dokter Indonesia yang betul-betul mereka para ahli medis minta segera di karantina. Tidak didengar juga. Kemudian ilmuan banyak sekali, ekonom, analis menyarankan segera karantina Jakarta itu pada waktu itu. Tapi gak didengar," tambahnya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Dari peristiwa tersebut, kata Ubedilah, semakin memperlihatkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi merupakan rezim populisme yang cenderung anti intelektualisme.
"Ini membenarkan tesis ciri rezim populisme adalah rezim yang anti sains, rezim yang cenderung anti intelektualisme dan itu terbukti saya kira hari-hari ini. Saya kaget ketika para guru besar fakultas kedokteran UI menyarankan karantina tapi direspon dengan cuek oleh rezim kekuasaan," jelasnya.
Artinya, kata Ubedilah, adanya kekuatan oligarki ekonomi maupun oligarki politik yang lebih didengar dibanding dari para ilmuwan.
"Ini rezim apa, terus siapa yang didengar oleh rezim ini?.Berarti kan kalau para ilmuwan tidak didengar ya, analis yang menyebutkan bahwa oligarki ekonomi yang didengar itu menjadi benar," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dukung Pelaksanaan Pemilu 2024, Pemkot Surabaya Bersinergi bersama Bawaslu
- Yenny Wahid Siap Kampanyekan Ganjar di Jawa Timur
- 3 Syarat KLB Demokrat Tidak Dipenuhi, AHY: Yang Jelas Ilegal
