Bursa Pilwali Surabaya 2020 semakin memanas, sejumlah tokoh akan meramaikan, baik dari calon yang diusung dari partai politik (parpol) maupun dari jalur independen, salah satunya M Sholeh.
- Anggaran Kurang, KPU Pesimis Tahapan Pemilu 2024 Tak Optimal
- 14 Calon Anggota KPU Harus Perhatikan Aspek Integritas dan Gender
- Rapat Paripurna: DPRD Jatim Soroti Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Dan Pengelolaan BUMD Pemprov Jatim
"Jalur independen ini lebih fleksibel, karena dia tidak tunduk pada siapapun, berbeda dengan calon yang diusung parpol,"kata Soleh saat dikonfirmasi Kantor Berita , Jum'at (26/7).
Kendati maju dari jalur independen, Namun Soleh mengaku tidak anti dengan partai politik
"Ini sebagai penyeimbang saja, bagaimana ada pilihan dari publik atau pemilih , oh ini dari partai politik, oh ini partai perorangan,"ujarnya.
Mantan aktifis 98 ini mengakui, untuk maju Pilwali Surabaya dari jalur independen sangat berat, lantaran terkekang oleh persyaratan UU Pilkada, yakni 6,5 persen dari jumlah DPT.
"Independen memang berat, yang buat UU Pilkada ini kan partai politik, maka partai punya kepentingan bagaimana caranya calon independen itu tidak terwujud, karena itu syaratnya diperberat 6,5 persen dari jumlah DPT,"ujarnya.
Dijelaskan Soleh, Untuk memenuhi persyaratan UU Pilkada sebagai jalur independen, saat ini pihaknya telah mengumpulkan ribuan KTP Warga Surabaya.
"Kalau DPT 2,1 juta, sebagai persyaratan harus 135 ribu KTP dan untuk mengumpulkan KTP secepat itu tidak mudah tapi bukan berarti tidak bisa, ini yang sedang kita coba, kita mengajak masyarakat kalau memang masyarakat pingin punya calon independen maka dukung kita, ayo kita bergotong royong bersama sama serahkan KTP sebagai perwujudan persyaratan calon independen,"jelasnya.
Saat ditanya alasan lain mengapa tidak memilih jalur partai politik dalam Pilwali 2020, Sholeh mengaku tidak sependapat dengan sistim yang diterapkan, Salah satunya masalah rekonsolidasi.
"Mekanisme mereka selalu tidak responsif, mestinya satu tahun sebelum Pilkada partai sudah rame rame buka konsensi atau membuka pendaftaran supaya kader kadernya atau orang lain muncul, tapi ini tidak hanya terjadi di Surabaya, salah penyakit politik ini kan ketika rekonsolidasi itu selalu last minute . Ketika ada pembukaan pendaftaran baru mereka bingung , cari di A, si B yang ini yang itu, mana yang dekat dengan ketua umum sehingga tidak ada pemanasan dan Sosialisasi ke warga, tiba tiba muncul Si A, Si B,"pungkasnya.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Anas Ancam Bongkar Kasus Hambalang, Andi Mallarangeng: Siapapun Berhak Bicara, Kenapa Mesti Takut?
- Surya Paloh Ingin Jokowi 3 Periode, Ketua PKS: Jangan Punya Pikiran Ubah Aturan 2 Periode
- Kecewa Dengan Pernyataan Freddy, Golkar Sidoarjo: Usulan Sarmuji Cagub Jatim Adalah Aspirasi Kader
