Tim kampanye nasional pasangan capres Joko Widodo
dan cawapres Ma'ruf Amin mendapat sorotan. Pasalnya, dari 150 nama daftar tim pemenangan itu, terdapat sejumlah pejabat yang masih menduduki posisi penting di pemeritahan.
- Rocky Gerung: Jokowi Serahkan Keputusan Naikkan BBM ke Naluri-naluri Para "Dukun"
- Jaga Soliditas Jelang 2024, Golkar Jatim Kumpulkan Caleg di Dapil Surabaya-Sidoarjo
- Ahmad Muzani: Gerindra Adalah Wadah Perjuangan Rakyat Termarjinalkan
Demi netralitas dalam Pilpres 2019, sejumlah pihak mendesak pejabat yang masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin didesak untuk mundur dari posisinya di pemerintahan.
Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menilai, jika tidak mengundurkan diri, maka itu akan mengganggu kinerja pemerintah.
"Bagi pejabat pemerintah yang masuk tim sukses Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019 lebih bijak memundurkan diri dari jabatannya, khususnya yang ada di Kementerian. Karena jelas ini akan mengganggu kinerja," katanya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/8).
Jajang menilai pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto soal kehadiran JK dan para pejabat negara tidak akan merusak posisi netral dan kinerja pemerintah, itu tak berdasar.
"Ngawur itu. Dengan dijadikannya pejabat kementerian sebagai tim kampanye, dikhawatirkan banyak program dan kegiatan yang pakai duit Negara dimanfaatkan untuk kepentingan politik," tutupnya. [RMOL]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Operasi Pembebasan Pilot Susi Air, Panglima TNI Bantah Ada Bantuan Negara Lain
- Sepakat dengan Ketua KPK Soal Preshold Nol Persen, PKB: Upaya Mengurangi Biaya Politik Harus Didukung
- Belum Memenuhi Syarat, KPU Kota Madiun Kembalikan Berkas Administrasi Persyaratan Tiga Bapaslon
