. Wakil Ketua DPD MKGR Jawa Timur Aan Ainur Rofik menilai pemerintah pusat kurang melakukan sosialisasi terhadap kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 yang menggunakan sistem zonasi.
- Gubernur Khofifah Pastikan PMI Pulang Setelah Dua Kali Negatif Swab PCR
- Jokowi Tidak Perlu Dihukum, Habib Rizieq Diangkat Jadi Duta Prokes
- KH Subhan Makmun Dukung Anies-Muhaimin pada Pilpres 2024
Akibatnya, sambung politisi Golkar tersebut, kondisi itu membuat banyak orang tua siswa yang tidak paham, sehingga meski anaknya mempunyai nilai bagus, gagal untuk masuk ke sekolah favorit.
"ketiga jalur ini tidak sepenuhnya dipahami oleh orang tua siswa sehingga banyak siswa awalnya ingin di SMA favorit, karena tidak mengetahui aturan tersebut banyak yang tidak lolos," tegas Aan kepada wartawan, pada Selasa (18/6).
Aan mengaku banyak menerima keluhan dari orang tua siswa yang anaknya gagal masuk sekolah favorit. Pasalnya, mereka tidak paham dengan sistem zonasi yang sudah diterapkan sejak dua tahun ini.
"Tentunya hal ini sangat merugikan bagi siswa yang berprestasi sedang atau tinggi, ini kami dapat informasi dan aduan dari orang tua didik yang anaknya nilai tinggi namun karena ketidaktahuan mereka tidak lolos di SMP atau SMA yang diinginkan sejak awal siswa atau orang tua," tambahnya.
Aan berharap agar Dispendik di Provinsi maupun kabupaten/kota bisa memberlakukan aturan itu secara bijak. Agar ke depan tidak ada siswa yang dirugikan karena tidak bisa masuk ke sekolah favorit.
"Dari hal itu kita berharap Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota agar bijak dan tepat dalam melakukan penerapan permendikbud tersebut jangan sampai ada perlakuan kusus atau titipan khusus dari si A atau Si B," sergah Aan.
"Kami akan menampung dari laporan orang tua yang anaknya tidak lolos di SMP atau SMA yang di tujunya, harapan kita dinas obyektif dalam melakukan penerimaan siswa sesuai aturan kementian pendidikan. Dan akan melakukan pemantauan baik selama penerimaan PPDB dan setelahnya kita akan berkerja sama dengan Komisi Informasi dan Ombudsman daerah Jawa Timur," pungkasnya. [bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Cak Imin Kritik Distribusi Lahan Jokowi, Jangan Mimpi ada Keadilan dan Kemakmuran
- Kali Lamong dan RS di Gresik Selatan Jadi Program Prioritas Paslon Niat
- Dampingi Eri Cahyadi di Pilkada Surabaya, Hendy Setiono Lawan Berat Armuji
