Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyebut untuk mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu repot-repot membaca semua gugatan kuasa hukum 02 yang dipimpin Bambang Widjojanto.
- Demokrat Jatim Ingatkan Musyafak Noer: Jangan Campuri Partai Kami
- Ray Rangkuti Beber Tiga Kelemahan Plat Nomor Khusus Anggota DPR
- Kunjungi Surabaya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Bakal Gembleng Langsung 1.600 Kader
"Untuk diskulifikasikan Jokowi-Maruf, MK cukup menggunakan tidak adanya surat pengunduran diri Maruf Amin. Fakta dan data tidak mundurnya Maruf Amin sebagai dewan pengawas di BNI Syariah dan BSM sudah cukup jelas," ujarnya dalam keterangan tertulis dilansir Kantor Berita RMOL, Selasa (18/6).
Arief menguraikan bahwa BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah merupakan BUMN yang dihasilkan dan dibentuk dari aksi korporasi Bank BNI dan Bank Mandiri untuk dijadikan unit usaha kerja syariah. Keduanya memiliki misi khusus dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan perekonomian syariah dengan dibentuknya UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah.
Singkatnya, kedua bank merupakan bagian dari perusahaan BUMN yang dibiayai negara. Sedang Maruf tidak mundur dari jabatab sebagai dewan pengawas kedua bank tersebut.
"Padahal surat pengunduran diri sebagai pejabat BUMN itu syarat utama untuk menjadi cawapres. Itu tidak dipenuhi. Jadi sudah cukup sebagai fakta dan data kuat untuk MK mendiskulifikasi Joko Widodo-Maruf Amin," pungkas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tak Mampu Baca Al Quran, 19 Bacaleg Aceh Dipastikan Gugur
- AHY Ingin Kapal Koalisi Berlayar dan Menang
- Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 Karena Ahok Pernah Kalah dari Anies
