. Majelis Senat Akademik (MSA) 11 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) menggelar sidang gabungan di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Bertempat di Aula Amerta Kampus C, acara itu dilangsungkan selama dua hari, yakni 18 -19 Maret 2019.
- Launching Surabaya Mengajar, Kemendikbudristek: Ini Inisiator dan Contoh bagi Pemerintah Daerah Lainnya!
- Uni Humaira, Siswi SMKN 2 Ponorogo Wakili Jatim Ajang LKS Nasional 2022
- Siapkan Mahasiswa Hadapi Trend Industri 4.0 dan Society 5.0
Acara yang dihadiri oleh lebih dari 130 peserta dan juga puluhan kepala sekolah vokasi di Indonesia itu dibuka langsung oleh Ketua MSA PTN-BH Prof. Ir. Priyo Suprobo, MS., Ph.D. Dalam paparannya ia mengatakan Sidang Komisi Gabungan MSA PTN-BH yang dilakukan saat ini, semoga bisa menjawab berbagai permasalahan yang ada di PTN-BH dan permasalahan-permasalahan itu bisa dituntaskan.
Sidang kali ini, merupakan gabungan komisi satu yang bergerak di bidang akademik dan komisi dua yang bergerak pada bidang kelembagaan. Dalam bidang akademik saat ini tengah terus menyiapkan dan melakukan perbaikan dalam hal pendidikan.
Pemerintah juga akan mengalihkan beberapa anggaran dari infrastruktur ke pengembangan pendidikan vokasi. Dalam bidang kelembagaan, dalam sidang ini kami akan mengulas banyak hal tentang kelembagaan yanga ada pada badan PTN-BH ini agar bisa lebih baik ke depannya.
Sementara itu, mewakili tuan rumah, Prof. Nasih dalam paparannya menyampaikan banyak hal seputar kebijakan pemerintah tentang pengembangan sekolah maupun fakultas vokasi.
Pendidikan Vokasi kini memang tengah menjadi harapan banyak pihak. Terlebih dalam mengembangkan lulusan yang terampil dan siap kerja. Namun, dalam catatan perjalanan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, beberapa masih ada kendala dan perlu perbaikan. Utamanya dalam pengelolaan dan dukungan dana yang diberikan kepada kampus pengelola pendidikan vokasi,†ujar Prof. Nasih, Selasa (19/3).
Tidak hanya itu, kebijakan baru yang mengharuskan sekolah vokasi milik pemerintah daerah untuk bergabung dengan sekolah vokasi di kampus negeri terdekat juga perlu skema dan perbaikan. Utamanya, dalam pengakuan akreditasi.
Jangan sampai kami harus melakukan akreditasi kembali. Ini salah satu kendala yang kerap menjadi pekerjaan baru bagi kami,†ungkapnya.
Satu lagi, tentang kebijakan untuk menjadikan beberapa program studi diploma tiga menjadi diploma empat. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah perlunya untuk akreditasi D4 bisa sama dengan program studi sebelumnya.
"Jangan sampai saat ada instruksi untuk mengembangkan program studi D4, harus melakukan akreditasi kembali. Hal-hal yang semacam ini lagi-lagi menghambat langkah kami untuk bisa melesat dengan cepat," demikian Nasih. [jit]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tips Sukses Menulis Jurnal ala Profesor Arif Muntasa
- Google Nobatkan Jatim sebagai Pelopor Transformasi Digital Pendidikan, Gubernur Khofifah Optimis Jadi Role Model Daerah Lain
- Anda Minat Kuliah ke Luar Negeri, Kunjungi IFF 2024
