Perang dingin PDIP dan Partai Nasdem semakin terlihat nyata. Dinamika politik Nasdem semakin terlihat adanya perpecahan yang terjadi di Koalisi Indonesia kerja (KIK). Oleh sejumlah kalangan, posisi Nasdem dikhawatirkan akan menjadi kekuatan oposisi dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf.
- Gelar Reses, Anggota DPRD F-PPP Bondowoso Janji Kawal Anggaran Pembangunan Infrastruktur
- Bakal Calon Anggota DPD Jatim M. Trijanto Serahkan Dokumen Syarat Dukungan Minimal di Last Minute
- Soal Deklarasi Koalisi Perubahan, Nasdem: Kita Lagi 'Sidang Isbat'
"Nah kalau itu kondisinya kesana (oposisi di dalam koalisi) itu ada kemungkinan, artinya oposisi ya, ya semacam kecenderungan untuk mengedepankan kepentingan yang kemudian itu juga ada," ucap Nyarwi.
Namun, kekuatan oposisi tidak akan kuat jika Partai Nasdem hanya sendiri. Berbeda hal ketika langkah Nasdem untuk menjadi oposisi diikuti oleh partai politik (parpol) anggota koalisi lainnya.
"Kalau Nasdem sendirian begitu itu tidak terlalu beresiko atau membahayakan tim pak Jokowi, tetapi kalau misalnya sikap Nasdem itu diikuti oleh partai besar lainnyaya seperti Golkar mungkin secara kolektif empat partai itu ya paling enggak itu cukup mengurangi basis dukungan bagi pak Jokowi," jelasnya.
Namun, kekuatan oposisi di dalam koalisi belum akan terjadi dalam waktu dekat ini dikarenakan Nasdem masih berusaha untuk mendapatkan kursi kabinet maupun jabatan lainnya.
"Kalau dalam waktu dekat sepertinya kecil kemungkinan, karena mereka masih mengedepankan soal sharing power itu," katanya.
Sehingga, kekuatan oposisi di dalam koalisi itu diyakinkan akan terjadi dua tahun menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.
"Potensi itu ada, tapi sekali lagi potensi seperti itu juga tergantung kondisi. Kita belum bisa melihat kepentingan yang bisa mereka dapat itu apa kan, mereka bisa rugi kalau salah mengambil sikap," pungkasnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Uniknya Pemilu AS, Besarnya Dukungan Tak Jamin Kemenangan
- Sering Bersebrangan, Wiranto Tidak Mungkin Mendukung Prabowo Presiden
- Putusan Bawaslu Verifikasi Ulang Prima jadi Bahan Tambahan KPU Banding PN Jakpus
