Anggota parlemen oposisi di Kroasia menyerahkan tanda tangan untuk dua petisi kepada ketua parlemen di Zagreb. Mereka, anggota partai populis MOST, mendesak referendum nasional tentang penanganan pemerintah terhadap pandemi virus corona.
- Jatim masih Nihil Kasus Cacar Monyet, Dinkes Ingatkan Protokol Kesehatan
- Alfamart dan SGM Eksplor Cek Kesehatan dan Edukasi Gizi Gratis untuk 10.000 Ibu dan Anak di 34 Kota Indonesia
- Sejumlah Negara Hentikan Vaksin, AstraZeneca: Tak Ada Bukti Vaksin Tingkatkan Risiko Pembekuan Darah
Mereka berusaha menentang otoritas gugus tugas virus corona dan mengajak rakyat untuk bisa memutuskan apakah akan mengikuti langkah mereka mengenai ketidaksetujuan mandat vaksin yang saat ini diperlukan untuk karyawan dan pelanggan di beberapa layanan publik, seperti pos perkantoran dan rumah sakit.
Kroasia telah memperkenalkan sertifikat Covid-19 wajib untuk semua karyawan layanan publik dan negara sejak November lalu, sementara negara itu memiliki tingkat keraguan vaksin yang tinggi di Eropa.
Kartu tersebut tersedia untuk siapa saja yang telah divaksinasi, siapa saja yang telah pulih dari virus, atau siapa saja yang baru saja dites negatif.
Langkah itu disambut dengan protes besar oleh orang-orang Kroasia yang lelah akan pandemi dan dikritik oleh beberapa partai oposisi sayap kanan, yang kemudian meluncurkan inisiatif untuk membatasi kekuasaan pengambilan keputusan pemerintah. Menurut oposisi, badan yang menangani pandemi itu tidak konstitusional.
Jika referendum itu mendapat lampu hijau, itu bisa berlangsung dalam waktu sekitar dua bulan.
Sejauh ini, Kroasia hanya memiliki tingkat vaksinasi Covid-19 sebesar 55 persen. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Komitmen Menuju Jombang Zero Stunting, Wabup Sumrambah Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
- Deteksi Penularan Corona Dari OTG Di Sumut Semakin Banyak
- Studi: Varian Baru Virus Corona Bisa Lebih Bahaya dari Omicron
