- Internalisasi Antikorupsi Dalam Keluarga Melalui Ibadah Kurban
- Dian Covid Kedua
- Pembunuh Berwajah Batu
LENYAP sudah kemampuan pemerintah mengatasi kerusakan ekonomi yang dibangun selama puluhan tahun, yang dilalui enam presiden sebelumnya.
Gaya biar tekor asal kesohor via jor-joran infrastruktur dan fasilitas eksklusif investasi serta pembiaran kerugian BUMN juga biaya publikasi kesuksesan semu lewat jalur media dan buzzerRp.
Demonstrasi penghamburan dan pemborosan sangat kentara dalam berbagai proyek maupun program penanganan masalah nasional.
From Esemka to Infrastructure and People's Social Assistance.
Bansos. Pelemahan KPK patut diduga terkait luasnya kekacauan pengelolaan ini.
Sri Mulyani mendapat tugas menyelamatkan negara dari hancurnya keuangan yang terpakai berbalik jauh dengan yang masuk.
Alhasil Sri tak hanya gali lubang tutup lubang, tapi juga menjebol tanggul dana SBN agar 'air'nya mengaliri ladang kehidupan seluruh perangkat negara dan memaksa rakyat hidup dari perjuangannya sendiri plus dikuras sisi jatah perutnya lewat judul Pajak Pertambahan Nilai. Buat rakyat itu artinya Pajak Pengurasan Nyawa.
Setidaknya ada dua urusan krusial negara yang pastinya diketahui atau melibatkan presiden, yaitu keamanan dengan politiknya dan situasi ekonomi beserta proses implikasinya. Soal ppn itu dapat dipastikan Presiden Jokowi tahu. Titik.
Upaya memajaki berbagai bahan penghidupan rakyat berikut dunia pendidikan anak-anak sungguh ironis sekali di tengah krisis ekonomi yang sulit ditanggulangi bila cara yang digunakan seperti saat ini.
Hutang untuk membayar hutang dan masih kurang. Neraca yang timpang tak mungkin dapat diimbangan ppn beras dan minyak goreng apalagi buku sekolah.
Sekarang dengan kondisi negara yang tak hanya ekonomi makro yang tersumbat tapi juga ekonomi mikro yang tergerus maka Negara membutuhkan 'extraordinary' perubahan hingga ke level tanggung jawab kepemimpinan dan sebuah keberanian mengakui ketidakmampuan akan lebih terhormat bagi Presiden Jokowi di mata rakyat.
Semakin terlihat dan terasa sekali dari waktu ke waktu ketidak berdayaan kapabilitas Presiden dalam aspek analisa problem 'solving' ditambah merebaknya perilaku koruptif lingkaran kekuasaan serta fantastisnya kerugian perusahaan negara yang akan terus berlanjut dan akan menjadi citra buruk di 'ending'nya.
Menteri keuangan mungkin sudah buntu menemukan solusi, tapi Presiden yang ditatap rakyat pertanggung jawabannya.
Pola pajaki perut rakyat itu jauh lebih jahat dari perilaku rentenir, karena tak ada rakyat yang tak makan nasi atau sembako bahkan jika bencana itu tiba sekalipun.
Adian Radiatus
Pemerhati masalah sosial dan politik
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
