Banyak pihak menyarankan agar ambang batas presiden atau presidential threshold (PT) dibuat serendah mungkin, kalau bisa bahkan sampai nol persen.
- Warga Jember Protes Bacalon Bupati Jember, Gus Fawait Ikut Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Jatim?
- Pimpinan KPK: Perjuangan untuk Mencapai Keadilan dan Kesejahteraan Belum Selesai
- Kalau UU ITE Tidak Berikan Keadilan, Jokowi: Saya Minta DPR Merevisi
Dengan begitu pemilu yang dihasilkan menjadi lebih lebih demokratis.
Namun keinginan mematok ambang batas presiden dianggap bakal memicu otoritarianisme partai politik.
"Tapi tidak harus sampai 0 persen (PT) untuk mengatakan lebih demokratis," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (4/3).
Lebih lanjut, Ujang yakin partai politik di DPR tidak ingin PT menjadi nol. Dia sepaham bahwa mereka yang berkuasa sudah nyaman dan akan mempertahankan kekuasaan tersebut.
"Mana mau DPR yang isinya parpol-parpol yang sudah nyaman dengan kekuasaan, menurunkan PT hingga 0 persen," tuturnya.
Dia pun menyarankan agar PT diturunkan ke angka 5 persen agar lebih demokratis.
“Karena saat ini PT nya 20 persen,” demikian Ujang Komarudin.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Resmi Dibuka, Gubernur Khofifah Hadiri Muswil Ke IX PPP Jatim
- Penunjukan PJ Kepala Daerah Dikritik DPRD Jatim
- Catatan Ketua Komisi D DPRD Jatim Saat HUT Pemprov Ke 75
