Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan untuk meningkatkan daya saing industri dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan publik yang mudah. Agar pelayanan publik berjalan dengan mudah dapat dilakukan dengan online system dan multiple channel.
- Ancaman Resesi Global, Ketum KMI: Kita Tidak Tahu Apa yang Akan Terjadi Tahun 2023
- Pemilu Habiskan Rp16,5 Triliun, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 96,4 Triliun
- Sambut Idul Fitri, Gubernur Khofifah Bareng Gus Ipul Cek Harga Sembako di Pasar Besar Pasuruan
Ia menjelaskan, dengan pelayanan publik yang mudah, maka tidak akan terjadi pungutan liar (pungli). Selain itu, jika suatu pemerintahan ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, syaratnya dengan memberikan pelayanan publik yang baik.
Tak itu saja, terdapat beberapa syarat lain untuk mencapainya, yaitu pelayanan yang harus transparan, terukur, serta memiliki jiwa kepemimpinan, serta didukung sistem teknologi informasi.
Selain itu, Presiden harus membuat keputusan untuk mengambil alih dalam pengembangan industrialisasi. Penyampaian regulasi terutama hal mendasar terkait industrialisasi bisa disampaikan di bawah kewenangan Presiden. Tujuannya agar tidak terlalu banyak yang mengurus aturan-aturan di Indonesia.
Lebih lanjut disampaikannya, terkait dengan peraturan dan pungutan itu lebih pada problem struktural. Karena itu Presiden bisa mengambil alih kelembagaan seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian itu seharusnya bisa dijadikan satu.
"Jadi sebetulnya perlu dilakukan restrukturisasi public policy yang serius. Ini sebetulnya kata kunci yang perlu dilakukan adanya very strong political will dari Presiden untuk mengatur," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo juga mengusulkan para pelaku usaha industri bisa menjadi second opinion bagi Presiden, utamanya dalam mengembangkan dan memperbaiki industri di Indonesia. Karena pelaku industri itu sendiri yang telah merasakan dan melakukan pengembangan industri di Indonesia.
"Tim untuk memberikan opini jangan diberikan kepada birokasi. Harus diberikan para pelaku industri untuk melakukan perbaikan," kata orang nomor satu di Jatim ini.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- XL Axiata Jalin Kemitraan Strategis dengan Grab dan Tokopedia
- BTN Garap Serius Ekosistem KPR Berbasis Digital
- Sinergikan Dunia Industri dengan Pesantren, Kadin Jatim Jalin Kerjasama dengan Universitas Nurul Jadid
