Hingga pertengahan April 2021, serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai Rp 134,07 triliun. Atau 19,2
- Airlangga Hartarto: Pemilu Kurang Tiga Tahun Lagi, Seluruh Instrumen Golkar Harus Siap
- Beri Kuliah Umum di Umsida, Airlangga Ajak Perguruan Tinggi Cetak Wirausahawan Bertalenta Digital
- Menko Perekonomian: Program PEN Terbukti Mampu Jadi Buffer Pemulihan Ekonomi
“Secara keseluruhan, realisasi PEN per 16 April 2021, mencapai 19,2% dari pagu Rp 699,43 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Selasa (27/4).
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu menambahkan, realisasi penyerapan anggaran PEN per Maret 2021, mengalami kenaikan sebesar 19,2% dibandingkan periode sama bulan sebelumnya sebesar Rp 24,36 triliun.
Lebih rinci ia menjelaskan, untuk sektor kesehatan, dari pagu sebesar Rp 175,52 triliun, realisasinya mencapai Rp 18,59 triliun atau 10,6%. Di bidang perlindungan sosial, dari pagu anggaran sebesar Rp 150,88 triliun, realisasinya mencapai Rp 47,92 triliun atau 31,85.
Sedangkan untuk program prioritas dari pagu anggran Rp 125,17 triliun, realisasinya mencapai Rp 14,90 triliun atau 11,9%. Adapun, untuk dukungan UMKM dan korporasi, dari pagu sebesar Rp 191,13 triliun, realisasinya mencapai Rp 37,71 trilun atau 19,7%.
Terakhir untuk insentif usaha, dari pagu anggaran sebesar Rp 56,7 triliun, realisasinya telah mencapai 14,95 triliun atau 26,4%.
Menanggapi realisasi anggaran PEN tersebut, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai, serapan sebesar 19% pada i kuartal I tahun 2021, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
“Mungkin selama tahun 2020 kemarin, pemerintah masih meraba-raba pos sektor apa yang harus dioptimalkan. Nah sekarang pemerintah sudah lebih paham untuk mengoptimalkan anggaran di masing-masing sektornya. Artinya pemerintah serius untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi,” tuturnya.
Trubus berpendapat, realisasi dana PEN tersebut perlu pula diikuti dengan transparansi dan pengawasan yang terstruktur. Transparansi penting agar publik bisa mengetahui anggaran digunakan dengan benar.
“Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional perlu mengevaluasi serapan anggaran itu, apakah di sektor kesehatan perlu ditambah agar vaksinasi dapat berjalan lebih cepat,” pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Airlangga Hartarto: Pemilu Kurang Tiga Tahun Lagi, Seluruh Instrumen Golkar Harus Siap
- Beri Kuliah Umum di Umsida, Airlangga Ajak Perguruan Tinggi Cetak Wirausahawan Bertalenta Digital
- Menko Perekonomian: Program PEN Terbukti Mampu Jadi Buffer Pemulihan Ekonomi
