Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan UMKM Kota Madiun akan mengawasi proses bipartit upaya penyelesaian sengketa ketenagakerjaan antara JTV Madiun dan dua mantan pekerjanya.
- Tingkatkan Keamanan Masyarakat, Polrestabes Surabaya Gelar Apel Serentak Bhabinkamtibmas Polsek Jajaran
- Di Peresmian Fasilitas Produksi SKT Sampoerna, Pj Gubernur Jatim Optimistis Makin Luaskan Lapangan Kerja dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- Bupati Kediri Ingatkan Masyarakat Waspada DBD
Hary Aprianto, Mediator Hubungan Industrial Disnaker UMKM Kota Madiun, menjelaskan pihak JTV Madiun maupun mantan pekerja telah menyampaikan keterangannya.
"Alhamdulillah klarifikasi berjalan dengan baik. Dari hasil keterangan, para pihak sepakat untuk bipartit. Ini adalah marwah kekeluargaan. Sepertinya tadi juga ada miskomunikasi antara pekerja dan pengusaha," terang Hary.
"Kalau bipartit gagal, akan kami mediasi. Di mediasi nanti akan diluruskan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Harapan kami, semua pihak menggunakan hati nurani. Jangan semata-mata mementingkan ego masing-masing," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Biro JTV Madiun, M. Shodiq, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti hasil klarifikasi dengan segera menghubungi dua mantan pekerja, Diska dan Wahono, untuk melakukan perundingan bipartit.
"Kami memenuhi undangan klarifikasi Disnaker dan sepakat untuk melakukan bipartit. Kami akan proaktif menjalin komunikasi dengan rekan-rekan kami," ujarnya singkat.
Sementara itu, pendamping pelapor, Dedhy Rotana Putra, menyambut baik adanya kesepakatan untuk bipartit, meski mengakui jawaban dari pihak terlapor belum sepenuhnya memuaskan.
"Jawaban tadi belum memuaskan, karena pihak JTV Madiun tidak bisa langsung mengambil keputusan. Mereka masih harus berkonsultasi dengan kantor pusat di Surabaya," jelas Dedhy.
Meski begitu, pihak pelapor memberi kelonggaran waktu kepada JTV Madiun untuk menentukan jadwal perundingan. Dedhy menegaskan bahwa tuntutan atas hak-hak yang belum dipenuhi tetap akan diperjuangkan.
"Harapan kami, semoga pihak JTV tidak mengulur-ulur waktu dan benar-benar menyelesaikan persoalan ini. Kami menunggu itikad baik dari mereka," pungkasnya.
Dalam proses bipartit nanti, kedua belah pihak diberi waktu maksimal 30 hari kerja untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak tercapai, sengketa ini berpotensi berlanjut ke mediasi hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- GM FKPPI Jatim Netral Dalam Pemilu, Instruksikan Kader Bebas Memilih dan Jaga Pemilu Damai
- KRPK dan FMR Dorong Kejaksaan Usut 11 Kasus Dugaan Korupsi di Blitar
- Tinjau Pelabuhan Dungkek, Gubernur Khofifah Ingin Ekonomi Sumenep Bangkit
