Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengendalikan anak buahnya yang bikin gaduh impor beras, seperti Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang di back up Menko Perekonomian Darmin Nasution berhadap-hadapan dengan penolakan oleh Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas) dan data Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
- Dukung Pengembangan Dunia Pendidikan, Bank Jatim Teken MoU dengan UNS
- Tunjang Pendapatan UMKM, Pemkot Surabaya Sulap SWK Manukan Lor jadi Tempat Resepsi Pernikahan
- Miliarder AS Disinyalir Bakal Gabung Danantara
"La iya tho, masak anak buahnya pada ribut sendiri. Secara manajerial, presiden yang harus bertanggungjawab atas gaduhnya kementerian,†kata Meithiana kepada Kantor Berita , Jumat (21/9).
Adanya ketidaksinkronan data antar kementerian sehingga memberikan wacana kebijakan yang berbeda-beda, disebabkan Mendag, Mentan, Bulog dan kadang BPS tidak memiliki neraca beras bersama. Gaduh soal perberasan akan selalu muncul dan menimbulkan syak wasangka.
"Seharusnya ada kata sepakat antara kementerian sehingga bisa dikoordinasikan dengan baik agar tidak menjadi gaduh,†kata Wakil Rektor IV Universitas Dr Soetomo ini.
Meithiana berharap agar pemerintahan Jokowi segera menyelesaikan kondisi ekonomi saat ini.
"Ya, belum selesai masalah dollar naik, kini keputusan impor membuat gaduh lagi. Ini sangat meresahkan,†tutup Dosen Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Unitomo. [jen]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dukung Percepatan Digitalisasi, Bank Jatim Serahkan Bantuan CSR 120 Unit PC Kepada Pemkot Surabaya
- OJK Ungkap Dua Tantangan bagi Perekonomian Indonesia ke Depan
- Kenaikan Harga Sawit Harus Berdampak Pada Kesejahteraan Petani
