RMOLBanten. Program sekolah gratis untuk SMA/SMK Negeri yang digagas Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) masih jauh dari harapan.
Demikian disampaikan Ketua Banten Bersatu Inovatif Ibnu Nurul Ibadurrahman dalam diskusi dengan aktivis Banten, Sabtu malam (26/5).
Menurutnya problem pendidikan gratis di Banten sulit untuk direalisasikan sebab selama ini Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan selalu telat membagikan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda)."Pada tahun 2017 triwulan pertama pencairan BOS telat, triwulan dua sampai empat juga sama telat, belum lagi sekarang 2018 triwulan pertama sama kedua juga telat," bebernya.
- Kota Hadapi Bencana, Prof Adjie Pamungkas Cetuskan Model Perencanaan Berbasis Risiko
- Sukses Ujian Kelayakan Disertasi di Unair, Eri Cahyadi Angkat Penelitian Kesehatan Organisasi Publik
- Pj Wali Kota Malang Mulai Serius Menentukan Langkah Penanganan Terhadap Anak Tak Bersekolah
Dari problem tersebut, Ibnu menyatakan pendidikan gratis di Banten masih sangat jauh untuk direalisasikan, belum lagi jika dikaji aturannya berbenturan apa tidak dengan undang-undang diatasnya.
"Saya minta hal ini untuk dikaji ulang dibedah lagi, pusat juga ada program Indonesia Pintar, nanti bentuk sinkronisasinya seperti apa. Lebih baik benahi BOS dan BOSDA saja dulu," tegasnya.
Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua KNPI Banten Ali Hanafiah menurutnya pemprov Banten lebih baik mensejahterakan guru honorer karena sebetulnya pendidikan itu sudah gratis melalui BOS dan KIP.
"Lebih baik guru honorer yang diperhatikan masih banyak guru honorer di Banten yang masih menerima gaji sebesar Rp 300 rb perbulan," singkatnya. [dzk|
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menuju Indonesia Emas 2045, Ini Kontribusi Pertamina Untuk Sektor Pendidikan
- Tari Solah Kampung Pesilat Madiun Pecahkan Rekor MURI Dunia di Hardiknas 2024
- Unesa Gelar Pionir 2024, Bekali Mahasiswa Jadi Pengusaha Sukses di Era Digital
