Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak dikatakan menjadi beban koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal ini menyusul pernyataan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuzzy yang menyebut label antiIslam kian melekat pada PSI pasca pernyataan Grace Natalie menolak Perda Syariah.
- Demokrat Restui Imam Sutiono Sebagai Wakil Ketua DPRD Tuban
- Novel Baswedan Sebaiknya Tonjolkan Hasil Kerja ASN Polri Ketimbang Sibuk Lemahkan KPK
- Anies Dinilai Curi Start Kampanye, PDIP: Ini Menyangkut Etika Pemimpin
Dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Guntur mengingatkan Rommy bahwa sikap menolak perda syariah dan poligami bagi internal partainya juga pejabat publik adalah murni sikap PSI yang bukan mewakili partai koalisi pendukung Jokowi.
"PPP tidak boleh ngomong dong. PSI punya hak untuk memberikan aturan kepada pengurus dan kader PSI. PPP urus saja PPP, jangan urus PSI," kata Guntur Romli.
Soal menolak poligami, PSI juga tidak masuk dalam ranah agama seperti yang disampaikan Rommy bahwa poligami telah termaktub dan diperbolehkan di dalam Islam.
"PSI tidak mau masuk dalam perdebatan soal agama, tapi soal sosial, fakta sosial, keluarga. Ini soal sosial suara perempuan," ujar Guntur Romli yang juga tokoh muda Nahdlatul Ulama.
Rommy sebelumnya menyatakan kekhawatiran label anti Islam kian melekat karena pernyataan dan sikap politik partai pimpinan Grace Natalie tersebut.
"Pernyataan-pernyataan yang disampaikan PSI yang saat ini menjadi salah satu pendukung Jokowi justru menjadi beban. Karenanya saya menyampaikan ini agar menjadi yang terakhir kalinya oleh kader-kader PSI," jelasnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menperin Jangan Tutup Mata, Tindak Tegas Industri Pengekspor Minyak Goreng Ilegal
- Kang Tamil: Dukungan UAS Katrol Suara Amin, Tapi Tak Signifikan
- Jumhur Hidayat: Aksi Akbar Buruh 10 Agustus Bukan Gerakan Politik
