Sebanyak 30 pejabat eselon II dari berbagai lembaga dan instansi melakukan sharing virtual dengan Bupati Banyuwangi terkait inovasi pembangunan daerah dalam menghadapi dampak sosial ekononi pandemi covid 19, Rabu (14/4).
- Wali Kota Malang Bakal Wujudkan Potensi Kota Industri Melalui Industri Kreatif Berbasis Digital
- Pemkab Jombang Ajak Masyarakat Desa Bendet Berantas Rokok Ilegal
- Beri Insentif Ribuan Guru PAUD, Bupati Ipuk: Ini Tidak Sebanding Dengan Jasa Mereka
Puluhan pejabat tersebut merupakan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
Mereka berasal dari berbagai instansi. Antara lain dari Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kejaksaan Agung RI, Pemprov Jateng, Pemprov Kalbar, dan 14 peserta dari berbagai kabupaten di Indonesia.
Kepala BPSDMD Provinsi Jateng, M. Arief Irwanto mengatakan visitasi sebagai bagian materi dari diklatpim II selama ini difokuskan pada daerah yang dinilai memiliki kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang bisa membawa perubahan di daerahnya.
"Bila di tahun-tahun sebelumnya peserta biasanya mendatangi desa-desa terpencil untuk menggali potensi permasalahan di desa, namun di masa pandemi ini kami justru mencari daerah yang pemimpinnya bisa mencari solusi di tengah situasi yang sulit. Banyuwangi, kami nilai sebagai daerah yang mempresentasikan itu," ujar Arief.
Pemkab Banyuwangi, menurut Arief, pemerintahannya telah melakukan banyak program-program inovatif di era tatanan kehidupan baru (new normal).
"Banyuwangi menjadi pilihan sebab daerah punya berbagai inovasi yang menarik dan sukses mensejahterakan warganya. Termasuk inovasi dalam mengatasi masalah pembangunan di era pandemi ini. Untuk itu, kami mengajak peserta diklat untuk melakukan visitasi kemari," terangnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengatakan, apa yang dicapai Banyuwangi bukanlah kerja semalam, melainkan kerja solid dari super team.
"Dulu kami fokus pada pariwisata, namun saat pandemi datang, semua dinas kami fungsikan sebagai Dinas Kesehatan dan Satpol PP untuk saling mengingatkan warga pentingnya menjaga protokol kesehatan," jelas Ipuk.
Kini, imbuhnya, di masa pemulihan ekonomi di masa pandemi, semua dinas difungsikan sebagai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan. Tujuannya untuk membantu memberdayakan dan memulihkan perekonomian masyarakat pasca pandemi.
Berbagai program pemulihan ekonomi digeber oleh bupati yang dilantik pada 27 Februari 2021 lalu. Mulai pemberian bantuan alat-alat produktif pada pelaku usaha mikro, program UMKM naik kelas, hari belanja pasar tradisional, warung naik kelas, dan sebagainya.
"Pandemi telah memukul perekonomian daerah. Kami terus berupaya mulai menggerakkan ekonomi secara bertahap. Namun kami juga tidak sembrono, masalah kesehatan menghindari penularan virus corona tetap menjadi prioritas kami. Gas dan rem harus imbang," kata Ipuk.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Wali Kota Eri Cahyadi Terima Penghargaan Tertinggi Bintang LVRI dari Legiun Veteran RI
- Kota Surabaya Sabet 5 Penghargaan Bergengsi di Bidang Lingkungan Hidup
- Tak PHK Pegawai Selama Pandemi, Disnakertrans Provinsi Jatim Apresiasi Pelindo 3
